Dan, apa yang dilakukan Prabowo itu adalah bentuk kecerdasan dan kecerdikannya dalam memanfaatkan momentum. Lalu apa kepentingannya dalam hal ini? Setidaknya, ada dua keuntungan yang bisa diharapkan Prabowo dan partainya dengan pernyataan sikap (terlambat) tersebut.
PERTAMA-Mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Prabowo tahu betul, bahwa dalam kisruh KPK, rakyat seolah kehilangan induk semangnya. Presiden Jokowi yang diharapkan bisa jadi dewa penyelamat, nyatanya "tunduk" pada kepentingan partai politik pendukung. Nah, situasi ini yang akan digoreng Prabowo. Jika rakyat sudah merasa simpati, tentunya bakal menjadi keuntungan besar bagi partainya.Â
Rakyat akan tahu, bahwa hanya Partai Gerindra lah yang mempunyai sikap berlawanan dengan partai lain yang secara keroyokan "setuju" disahkannya RUU KPK. Jika simpati dan dukungan sudah dikantongi, tentunya menjadi keuntungan besar bagi Gerindra pada saat momen-momen pemilu di masa mendatang.
KEDUA-Walau patut diapresiasi, pernyataan sikap Prabowo tetap saja berdiri di dua kaki. Kaki pertama, dia berdiri atas nama partai yang pro rakyat, alias partai yang ingin dikenal masyarakat sebagai partai yang satu suara dan satu visi dalam pemberantasan korupsi di tanah air.Â
Sementara kaki yang lainnya justeru berdiri di atas RUU KPK itu sendiri. Diakui atau pun tidak, partai Gerindra dan kadernya sama-sama akan mengambil keuntungan dengan di sahkan RUU KPK ini seperti kader-kader politik lain, yakni agak sedikit terbebas dari pantauan KPK karena telah dibentengi dengan UU KPK versi Revisi.
Itulah yang penulis kira keuntungan yang diharapkan Prabowo dengan sikapnya itu. Namun, pernyataan ini pula yang akan memancing drama-drama atau bahkan dagelan baru.
Kita lihat, akan seperti apa, Fraksi Gerindra dalam mengusulkan keberatannya atau penolakan atas RUU KPK. Sementara obyeknya sudah di sahkan. Kemana saja mereka selama ini, berada dimana mereka waktu rakyat ribut-ribut menolak RUU KPK?...Hayooo jawab kemana...!
Wassalam
