Babak baru pertarungan melawan pandemi Covid-19 telah dimulai. Suntikan dengan tangan gemetar seorang dokter terhadap Presiden Jokowi menjadi tanda dimulai babak itu. Selanjutnya, kepala-kepala daerah mengikuti. Namun, sampai detik ini selalu saja ada alasan untuk menunjukkan sikap sinis terhadap usaha yang dilakukan pemerintah. Padahal hampir semua "keinginan publik" sudah dipenuhi. Rakyat minta vaksin dikasih, minta label halal MUI dikasih dan minta izin BPOM dikasih juga.
Soal proyek besar penanggulangan Pandemi Covid-19 ini jangan dianggap sepele banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Program-program yang sudah dirancang tahun 2019 mandek karena relokasi uangnya untuk penangan pandemi Covid-19 meskipun hasilnya tidak terlalu memuaskan. Sebut saja biaya untuk melakukan test, karantina, APD, transportasi, honor, bansos dan sebagainya. Saat ini memang tidak ada pilihan lain kecuali menekan sebanyak mungkin jumlah korban akibat terinfeksi Covid-19 dan menyelematkan lebih banyak nyawa.
Prinsip menyelamatkan lebih banyak nyawa bukan tanpa konsekuensi. Ada banyak pembatasan yang ujung-ujungnya berdampak pada sektor ekonomi dimana produktivitas berkurang, rasionalisasi organisasi sampai pemutusan hubungan kerja. Ketika sektor ekonomi sekarat darimana kita (negara) mendapatkan uang untuk berbagai pembiyaan pemerintah? Padahal sumber pendapatan negara paling banyak berasal dari pajak. Pajak itu diambil dari pelaku ekonomi. Katakan mencari utangan ke dalam atau ke luar negeri! Fakta bahwa semua negara di dunia menghadapi kondisi yang kurang lebih sama mengakibatkan sulitnya mencari bandar.
Urusan negara itu kalau dianalogikan tidak beda-beda jauh dengan urusan rumah tangga. Biasanya rumah tangga ketika harga naik cenderung menghemat atau mengurangi kuantitas atau kualitas atau mecari utangan. Padahal ada opsi untuk menambah pendapatan. Cara yang kurang lebih sama sebenarnya bisa dilakukan negara (pemerintah), strategy relokasi anggaran dan penghematan sebenarnya cara lama yang pelan-pelan meninggalkan lubang besar ada baik negara menggerakkan sektor-sektor produksi mencari uang sendiri.
Kembali soal vaksinasi pandemi Covid-19, apakah kita punya cukup dana untuk melakukan vaksinasi dalam waktu kurang lebih bersamaan? atau dalam jangka waktu tertentu? Kalau dikalkulasi berdasarkan jumlah penduduk akan dibutuh banyak sekali vaksin (katakan 270juta). Artinya kita butuh begitu besar dana.
Sementara perekonomian kita sedang babak belur yang menunjukkan penerimaan negara yang tentu saja tidak terlalu besar. Pemerintah akan kembali dihadapkan pada soal-soal apa yang menjadi prioritasnya. Karena Bapak Presiden Jokowi telah menyatakan vaksin gratis dari awal maka uang negara akan diarahkan untuk membeli vaksin.
Pelan-pelan vaksin akan masuk dalam kebutuhan dasar manusia sama seperti makanan, air bersih, listrik yang kalau tidak ada akan mengakibatkan nyawa manusia terancam. Kita mungkin akan kembali mengencangkan ikat pinggang untuk hal-hal yang bukan urusan pandemi COvid-19.
Jadi, saya yakin sekali Presiden dan Menteri Keuangan pasti sangat pusing (duit darimana, gusti!) menghadapi tantangan selama pandemi. Jadi kalau dipikir-pikir dia tidak akan punya waktu untuk menanggapi anda yang selalu berdiri di sebernag beliau dan nyiyir. Kalau aku? ya, optimis kita akan bisa menghadapinya!