Lihat ke Halaman Asli

Edy Supriatna Syafei

TERVERIFIKASI

Penulis

Babak Baru Dualisme Kepemimpinan di Batam, Inikah Solusinya?

Diperbarui: 28 Desember 2018   08:25

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Warga Batam bergairah menyambut pembangunan infrastruktur di lingkungan pemukiman. Foto | Dokumentasi pribadi

Pembangunan infrastruktur yang tengah dikerjakan Pemerintah Kota Batam terkait erat dengan persiapan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lihat, sejumlah ruas dilebarkan dan diharapkan pemerintah pusat membuka mata lebar-lebar.

Batam yang pada 18 Desember lalu memasuki usianya yang 189 tahun, dalam dua tahun terakhir, pandangan penulis, telah memperlihatkan kemampuannya dalam pembangunan infrastruktur. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia pada Rapat Kerja Nasional XIII memberi apresiasi. Ini adalah bukti.

Sungguh, di kota tersebut, pembangunan infrastruktur juga dilakukan sampai wilayah pemukiman melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK). Jadi, kesan pembangunan hanya dilakukan di sejumlah ruas jalan utama tidak ada lagi.

Pemerhati pemerintahan dan pembangunan di Batam pun menyambut gembira bahwa pemerintah setempat telah memprioritas pembangunan infrastruktur, seperti tujuh proyek infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pulau Batam. Di antaranya proyek tersebut terdiri dari pengembangan bandara, pembangunan jembatan, kereta rigan (light rail transit/LRT) hingga pelabuhan.

Sungguh, dalam beberapa tahun ke depan Batam memang sudah harus tampil beda. Untuk pekerjaan proyek sebanyak itu setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp93 triliun. Selain sebagai destinasi wisata menarik, kota itu juga diharapkan menjadi pusat logistik berkelas regional.

Pembangunan terminal II Hang Nadim diperkirakan menelan dana Rp 2,7 triliun. Awal 2019 proyek ini sudah harus berjalan. Kemudian, kedua, proyek penyediaan air minum dari Waduk Tembesi yang membutuhkan dana Rp 400 miliar.

Lalu disusul pengembangan pelabuhan Batu Ampar yang memakan biaya Rp 2,1 triliun. Ditargetkan pekerjaannya mulai digarap tahun depan. Sedangkan skema pendanaannya menggunakan pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) antara BP Batam dengan PT Pelindo I (Persero).

Juga pengembangan pelabuhan Tanjung Sauh menjadi transhipment besar tahap pertama sebesar 6 TEUs.

Selain itu, pemerintah pun memberi perhatian pada pemukiman warga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengerjakan proyek 300 tower rusunami dengan anggaran Rp7,2 triliun.

Proyek lainnya adalah Jembatan Batam-Bintan dan ditargetkan masuk masa konstruksi pada 2019 serta rampung tahun 2023 mendatang.

Upaya Pemkot Batam mengarahkan potensinya menyambut KEK ditanggapi dengan suara minor dari kalangan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Kedua pihak punya pegangan dan landasan masing-masing. Alasannya Pemkot Batam bergerak atas kewenangan yang dimiliki. BP Batam demikian juga, punya landasan dan payung hukum.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline