Ilustrasi pilkada serentak 2020(twitter.com)
Apakah perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 bisa diyakini tidak akan menjadi ajang penyebaran virus Corona? Apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan penularan terjadi saat rapat-rapat dan pemungutan suara?
Itulah sederet pertanyaan yang muncul ketika masyarakat Indonesia menyongsong Pilkada serentak, Rabu, 9 Desember 2020. Sekadar catatan, akan ada 9 provinsi, 224 wilayah kabupaten, dan 37 wilayah kota yang akan menggelar Pilkada serentak 2020.
Tidak Menunggu Berakhirnya Covid-19
Meskipun di tengah pandemi Covid-19, penyelenggaraan Pilkada serentak tetap dilanjutkan setelah sempat tertunda.
Pasalnya, Pemerintah, DPR, dan KPU telah berkomitmen untuk melaksanakan pemilihan serentak ini dengan prinsip mengedepankan protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan Covid-19.
Hal itu dituangkan dalam Peraturan KPU No. 6 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak ini harus menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, Presiden RI, Joko Widodo, juga telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mempersiapkan segala upaya untuk menerapkan protokol kesehatan dalam semua tahapan pada Pilkada 2020.
Dijelaskan, penyelenggaraan perhelatan ini dimaksudkan demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan dipilih.
Penyelenggaraan pemilihan ini memang tidak menunggu berakhirnya pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan usainya.
Karenanya, penyelenggaraan pemilihan serentak ini harus dengan protokol kesehatan yang ketat agar berlangsung aman, selamat, dan demokratis.