SELALU ADA YANG IDEOLOGIS DI DALAM YANG KOMERSIAL
Membicarakan film adalah membicarakan beragam kepentingan, baik yang berorientasi ekonomi maupun ideologi dan politik. Cara pandang yang berusaha membuka bersemayamnya kepentingan ideologis di balik produksi dan di dalam narasi film merupakan jantung dari pendekatan ekonomi-politik dalam kajian film. Komodifikasi dan massifikasi industri film yang berorientasi pada akumulasi modal finansial bukan semata-mata persoalan bisnis yang didanai oleh para pemodal film dan dikerjakan oleh para filmmaker.
Lebih dari itu, dalam pendekatan ekonomi-politik, di balik praktik industri, distribusi, dan konsumsi produk narasinya selalu menghadirkan kepentingan ideologis-politis untuk menyampaikan pesan-pesan partikular terkait wacana dan pengetahuan yang diasumsikan bisa memperkuat kuasa kapitalisme dalam masyarakat.
Konsepsi di atas bisa terjadi karena sarana yang paling tepat untuk melakukan proses eks-nominasi ideologi adalah representasi, yang di antaranya bisa dilakukan melalui narasi film. Dengan contoh yang terjadi pada masyarakat borjuis, Barthes (1983: 138-139) menjelaskan proses eks-nominasi sebagai usaha untuk menyebarkan nilai dan kepentingan ideologis tanpa harus melakukan labelisasi nama ideologi, tetapi secara ajeg membicarakannya dalam representasi-representasi yang beragam di dalam masyarakat.
Maka, ideologi bukan lagi menjadi sesuatu dogmatis, tetapi teks dan praktik yang terus disebarkan dalam masyarakat, sehingga mereka menganggapnya sebagai sebuah kewajaran yang menjadi konsensus untuk menggerakkan kehidupan sosio-kultural.
Dengan mengambil inspirasi dari peristiwa dan kecenderungan kultural yang terjadi dalam masyarakat, para sineas bisa membuat film yang menarik dan mudah dipahami sehingga bisa laku sekaligus berhasil menyebarkan wacana ideologis yang bisa mengkonstruksi cara berpikir penonton dalam menyikapi perubahan sosio-kultural yang terjadi dalam masyarakat.
Apa yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam era 2000-an, film Indonesia mulai beranjak dari tema-tema konsensual terkait integrasi sosial yang dikembangkan dalam industri film melalui pengawasan ketat rezim negara selama masa Orde Baru, menuju beragam tema yang bersifat kontekstual, dari kompleksitas kehidupan kaum remaja/muda perkotaan, isu-isu gender terkait kekuatan perempuan, maupun kritik kebangsaan.
Keberagaman tersebut tidak bisa dilepaskan dari perubahan sosio-kultural yang terjadi dalam masyarakat Indonesia poskolonial yang dipengaruhi oleh globalisasi budaya dan kecenderungan penerapan sistem ekonomi-politik neoliberal. Menimbang kondisi tersebut, pembacaan secara kritis terhadap hubungan prinsip-prinsip neoliberalisme dalam mempengaruhi narasi film perlu dilakukan karena di tengah-tengah beragam tema dan genre yang ada, sangat mungkin bersemayam wacana kapitalisme neoliberal di dalamnya.
Bukan semata-mata persoalan akumulasi keuntungan, tetapi bagaimana para pemodal film menggunakan beragam tema sosio-kultural dalam masyarakat untuk menarik perhatian penonton serta memasukkan rayuan-rayuan ideologi neoliberal di dalam narasi tersebut.
Atas pertimbangan itulah, maka tulisan ini akan melihat kontribusi pendekatan ekonomi-politik untuk mengkaji persoalan budaya pascakolonial yang direpresentasikan dalam film Indonesia era 2000-an. Budaya pascakolonial, dalam konteks ini, dipahami sebagai praktik dan orientasi kultural yang terdapat pada masyarakat selepas penjajahan dan dipengaruhi secara lanjut oleh masuknya budaya global-neoliberal melalui industri budaya dan media.