Setahun lebih kesibukan dan keriuhan pemilihan presiden - wakil presiden termasuk pemilihan wakil wakil rakyat DPRD I & II, anggota DPD dan DPR pusat, akhirnya Jokowi - Ma`rauf Amin dilantik.
Mulai kemarin publik menunggu nunggu pengumuman anggota kabinet Jokowi - Ma`ruf Amin.
Salah satu yang menarik adalah hari kedua setelah pelantikan, wapres segera bekerja . Beliau mewakili pemerintahan Indonesia menghadiri pelantikan kaisar Jepang. Suatu pertanda kuat peranan wapres akan menjalankan perannya sebagai "ban serep". Padahal Jokowi sedang sibuk mencari cari menteri menteri yang akan membantunya menjalankan pemerintahan. Kesan kuat bahwa peranan wapres sangat kurang dalam pemilihan anggota kabinet dan peranan wapres cuma sebatas seremonial. Wajar juga karena wapres Ma`ruf Amin tidak mempunyai partai . Bahwi a wapres dimintai pendapat dan pandangan mengenai siapa siapa yang cocok menjabat menteri, lagi lagi menegaskan peranan basa basi seorang wapres.
Salah satu pilihan posisi menteri yang mengundang kekecewaan atau paling tidak pertanyaan besar para pendukunga Jokowi adalah Prabowo yang santer akan menduduki jabatan menteri pertahanan.
Pilihan terhadap Prabowo bukan hanya karena masa lalu beliau sebagai seorang jendral yang melakukan pelanggaran berat, tetapi lebih lebih lagi Prabowo adalah lawan politik nomor satu ! Lawan politik yang sekarang menjadi sekutu. Lawan politik menjadi sekutu bukan hal terlarang tetapi tidak umum dan mengundang pertanyaan besar.
Satu hal yang mengganggu adalah jika lawan politik menjadi sekutu , lalu siapa yang akan menjadi oposisi ? Oh ya, politik Indonesia tidak mengenal oposisi ? Politik Indonesia tidak mengenal oposisi itu ibarat manis di bibir lain di hati. Prakteknya tetap saja ada lawan politik yang tidak setuju terhadap kebijaksanaan kebijaksanaan presiden terpilih. Karena umumnya sebuah pemerintahan membutuhkan kekuatan penyeimbang untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan demi menghindari praktek praktek salah dan korup.
Sederhananya, lebih baik lawan politik , dalam hal ini Gerindra dan Prabowo tetap berada pada oposisi untuk mengawasi dan mengontrol serta penyeimbang bagi pemerintahan Jokowi.
Jokowi mempunyai pe-er besar berkenaan dengan UU KPK yang baru dan sekarang dihadapkan dengan kenyataan betapa lemah pihak oposisi. Sebuah pemerintahan yang memerintah terlalu lama akan cenderung menyeleweng apalagi jika tanpa kehadiran oposisi yang kuat.