Bukanlah sebuah rahasia, jika meski kawasan industri di luar pulau Jawa dikatakan telah meningkat dari 17,5% menjadi 37% pada tahun 2021 namun masih memiliki beragam permasalahan terutama di wilayah sekitar KI.
Seperti unggah-unggahan yang beredar di media sosial yang mungkin pernah kamu lihat. Jalanan Trans Sulawesi terpantau selalu padat dan kebanyakan dari pekerja kawasan industri sekitar yang memang selalu menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Kepadatan jalanan ini diakibatkan karena mutlak menjadi satu-satunya akses keluar masuk karyawan ke kawasan industri dan tidak banyak alternatif jalan lain. Tidak hanya merugikan pekerja yang selalu terhambat ketika dalam perjalanan datang ke tempat bekerja namun juga warga sekitar pengguna jalan Trans Sulawesi sehari-hari.
Itu baru macet, jika ada bencana yang lebih besar seperti banjir dan longsor, tak jarang akses jalan satu satunya di jalan Trans Sulawesi bisa terputus. Seperti putusnya jembatan Dampala, penghubung satu-satunya daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Mengakibatkan para pekerja tak bisa datang ke kawasan untuk bekerja.
Tidak hanya di Sulawesi, di jalan lintas Halmahera yang menghubungkan Weda Kota dengan kawasan industri setempat juga pernah ditimpa longsor yang membuat akses jalan terputus selama 8 jam di September 2020 lalu. Selain longsor, ada juga banjir di Maret 2021 yang telak membuat para pekerja industri datang terlambat karena harus menghadang air terlebih dahulu.
Lantas, siapakah yang semestinya bertanggung jawab atas keluhan-eluhan yang tidak hanya dari pekerja namun juga masyarakat sekitar? Semua pihak terlihat disulitkan dengan keaadan di sekitar wilayah kawasan industri ini.
Seperti pepatah yang tersohor di Indonesia, "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing". Atau, bisa jua menukil nilai-nilai gotong royong yang telah menjadi ciri khas dari leluhur kita terdahulu. Ya, permasalahan tidak benar jika hanya dilontarkan ke satu pihak untuk penyelesaiannya.
Diperlukan sinergi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan di daerah setempat. Idealnya, semua duduk berdiskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terlihat kecil namun juga bisa berpotensi melambatkan pembangunan negara.
Dan jika memang pemerintah tidak bisa sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan untuk mobilitas masyarakat, termasuk untuk bekerja ke kawasan industri, maka baiknya semua pihak bersama mencari solusi pendapatan dana di luar APBN yang tentunya.
Toh, dengan adanya pembangunan infrastruktur yang maksimal, bukankah kedepannya semua pihak bakal diuntungkan dari mulai masyarakat, sektor perindustrian hingga negara? Bagiamana menurutmu? Apakah kamu terpikirkan solusi lain untuk persoalan ini?