Sebagai pembayar pajak, yang sebagian digunakan untuk menggaji tentara, saya sangat sedih membaca berita KOMPAS hari ini (7/1). Di KOMPAS diberitakan hahwa ratusan aparat gabungan, salah satunya dari satuan TNI Angkatan Darat (AD) ikut dalam pengamanan persiapan pengeboran baru Lapindo di Desa Kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo. Ratusan aparat gabungan polisi dan tentara itu diterjukan untuk mengantisipasi penolakan warga atas pengeboran baru Lapindo.
Tentara (dan juga polisi) digaji dengan uang pajak rakyat seharusnya memiliki tugas melindungi hak rakyat atas rasa aman, bukan melindungi kepentingan korporasi tambang yang hendak melakukan pengeboran. Warga menolak pengeboran baru Lapindo karena merasa keamanannya terganggu akibat bayang-bayang bencana ekologi yang meluluhlantakan alam.
Pak Jenderal Gatot Nurmantyo, sebagai Panglima TNI, dengarlah suara warga yang kuatir semburan lumpur Lapindo, seperti yang terjadi pada Mei 2006 silam, terulang lagi.
Pak Jenderal Gatot Nurmantyo, lihatlah di Porong sana. Lumpur Lapindo menghancurkan alam dan hingga kini belum jelas siapa yang akan bertanggungjawab memulihkan kehancuran alam itu.
Pak Jenderal Gatot Nurmantyo, sebagai pejabat negara, anda pasti tahu dan paham berapa banyak anggaran negara dari uang rakyat yang telah digelontorkan untuk mengatasi bencana ekologi lumpur Lapindo.
Pak Jenderal Gatot Nurmantyo, berkali-kali anda berpidato bahwa TNI harus manunggal dengan rakyat. Mana mungkin TNI akan manunggal dengan rakyat, bila di lapangan prajurit anda justru mengamankan operasi pengeboran perusahaan agar tidak mendapatkan penolakan rakyat.
Pak Jenderal Gatot Nurmanyo, TNI itu alat negara, pengayom rakyat bukan alat Lapindo!