Secara struktural hierarki pemerintahan mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/kades, RW, RT. Namun secara resminya, presiden hingga lurah/kades berfungsi sebagai subjek dalam pemerintahan, sementara RW/RT hanya berfungsi sebagai objek alias anak bawang, ada tapi tidak dianggap kecuali saat dibutuhkan.
Kompasiana mengangkat topik masa jabatan ketua RW/RT, yang disertai dengan narasi yang sepertinya sedikit "miring" terkait dengan adanya ketua RW/RT yang menjabat selama bertahun-tahun namun belum atau tidak diganti-ganti.
Dari pengantar topik pilihan Kompasiana ini pertanyaannya bisa kenapa, mengapa, ada apa, karena apa, sebab apa dan macam-macam apa lainnya.
Hal pertama yang ingin saya jelaskan dalam posisi saya sebagai seorang ketua RT yang telah "menjabat" selama lebih dari 20 tahun sejak 1999. Bahwa menjadi ketua RT itu lebih banyak dukanya ketimbang sukanya, penghargaan "minim", waktu kerja yang tak mengenal waktu, kadang pagi, siang, sore malam, dini hari, sampai subuh ketua RT harus siap "bekerja".
Beban kerjanya berat karena sebagian besar "kerja" ketua RT tidak diajarkan dan tidak punya juklak, juknis, yang ada hanya inisiatif, kreativitas dan lebih banyak yang bermain dengan perasaan. Mungkin Anda tidak percaya, tapi cobalah mendaftar jadi calon ketua RW/RT, semoga Anda terpilih dan merasakannya sendiri.
Menjawab pertanyaan, "Kenapa ada ketua RW/RT yang menjabat bertahun-tahun tapi tidak atau belum diganti-ganti?"
Saya mencoba menjawabnya dari sudut pandangan saya yang kebetulan berposisi sebagai ketua RT yang telah bertugas lebih dari 20 tahun.
Terus terang saya sudah capek dan sudah jenuh menjadi ketua RT dengan usia yang sudah di atas 50-an tahun, yang mana sebenarnya sudah tidak mampu lagi menghadapi beban kerja sebagai ketua RT yang semakin tahun semakin berat, banyak, dan kompleks.
Dan saya yakin, saudara-saudara yang masih menjabat sebagai ketua RW/RT lebih dari 20 tahun akan merasakan hal yang sama dengan saya. Lha kenapa kok masih mau dan masih menjabat? Kan bisa mengundurkan diri, toh ketua RT bukan menjadi suatu kewajiban?
Kondisinya tidak sesederhana itu, di sini ada tanggung jawab untuk menyerahkan "urusan" warga kepada orang yang tepat, yang layak serta yang bertanggung jawab, dan kondisi yang ada warga yang memutuskan, pertama tidak ada warga yang mau maju. Jangankan sebagai ketua RW/RT, sebagai calon ketua RW/RT saja sudah pada mundur. Entahlah ini artinya mereka puas dengan kinerja ketua RW/RT, atau mereka memang ogah untuk menjadi ketua RW/RT.