Beberapa waktu lalu, dalam momen silaturahim antara Panglima TNI dan Purnawirawan TNI ada satu isu yang membuat geger dunia media sosial. Waktu itu sempat muncul isu terkait pembelian senjata sebanyak 5.000 buah di luar institusi militer. Pengakuan itu diberikan oleh panglima TNI.
Menurut info intelijen militer, pembelian senjata tersebut dilalukan secara ilegal. Dan itu diperintahkan oleh Ketua BIN kepada Kapolri.
Bila kita amati, gorengan isu yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab ini sangat membahayakan Republik Indonesia. Informasi di atas dapat disebut sebagai isu hoax.
Informasi seperti itu bila dipanasi terus, maka berpotensi akan mengadu domba antar instansi aparat keamanan negara. Hal itu tentu akan menciptakan instabilitas ketahanan nasional.
Saat ini Polri memang berencana membeli 10.000 senjata api jenis pistol dari perusahaan BUMN, PT. Pindad. Itu dilakukan unthm memperkuat polisi lalu lintas dan anggota Sabhara yang kerap menjadi sasaran teroris.
Namun rencana pembelian itu akan terealisasi secara bertahap. PT. Pindad saat ini baru memiliki stok 5000 pucuk senjata yang bisa digunakan Polri.
Untuk menyikapi situasi demikian, muncul opsi alternatif guna memenuhi kekurangan tersebut, salah satunya untuk membeli 5000 pistol dari swasta atau internasional. Tetapi itu masih dalam tahap wacana dan kajian, belum dieksekusi.
Adapun pembelian 5000 senjata api pistol oleh Polri ini didanai dari pos APBN. Dalam hal ini berarti pembelian tersebut sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran di DPR dan telah disetujui. Selain itu juga memiliki status yang legal dan teraudit.
Dalam situasi saat ini, persatuan dan kesatuan menjadi lebih penting daripada persaingan. Harus ditegaskan bahwa tak ada perang bintang di jajaran Jenderal TNI, Polri, atau BIN seperti yang banyak diberitakan itu.
Adanya isu 'perang bintang' dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak kepentingan tertentu. Yang tentunya berusaha mengambil keuntungan dari pembelian 5000 senjata tersebut.
Kita sebagai warganet sebaiknya tidak mudaj tergiring dalam isu 5.000 senjata ilegal ini. Kita harus melihat persoalan ini dengan jernih dan tidak mudah mempercayai informasi hoax. Jangan sampai situasi seakan-akan ada 'persaingan' diantara para jenderal dapat digunakan untuk memecah belah kita.