Dalam banyak perbincangan di ruang publik seperti di Media Sosial, ada banyak orang, secara khusus dari non Katolik memberi komentar yang kurang bisa mereka terima tentang doktrin infalibilitas Paus. Mereka berpendapat bahwa bagaimana mungkin seorang paus tidak mungkin luput dari kesalahan, hebat sekali seorang Paus. Disatu sisi pendapat mereka bisa diterima karena mereka belum tentu mengetahui landasan teologis dan historis proses penetapan doktrin ini. Maka untuk membantu kita memahami doktrin ini terutama kita orang Katolik sangat perlu memahami dasar teologis dan historis yang melandasi doktrin yang bagi banyak kalangan doktrin ini dianggap unreasonable bahkan dipandang ngawur.
Untuk mengawali pembahasan infalibilitas paus yang artinya tidak dapat salah atau tidak dapat menipu harus mengetahui fakta sejarah dan dasar tentang konsep doktrin ini. Awal mula munculnya konsep infalibilitas seorang Paus dalam Gereja Katolik bermula dari posisi uskup Roma atau Paus sebagai pemimpin tertinggi dan dia dipercaya sebagai penerus Santo Petrus, yang oleh Yesus diberi tanggung jawab sebagai "batu" di mana Gereja didirikan. Dalam Matius 16:18-19, Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan Gereja-Ku... dan Aku akan memberikan kepadamu kunci Kerajaan Surga." Dalam ayat tersebut, Yesus memberi nama baru kepada Simon, yaitu Petrus (dari bahasa Yunani "Petros" yang berarti batu atau batu karang). Ini bukan sekadar penggantian nama, melainkan menunjuk pada peran baru yang sangat penting dalam rencana Yesus untuk mendirikan Gereja. Yesus menyatakan bahwa "di atas batu karang ini," yaitu Petrus, Ia akan membangun Gereja-Nya. Menurut pandangan teologi Katolik, pernyataan ini tidak hanya berlaku untuk Petrus sebagai pribadi, tetapi juga untuk para penerusnya, yaitu para paus. Dengan demikian, paus dianggap sebagai fondasi dan penjaga utama Gereja sepanjang masa. Setelah menyebut Petrus sebagai batu karang, Yesus kemudian berkata, "Aku akan memberikan kepadamu kunci Kerajaan Surga." Ini juga merupakan ungkapan simbolis yang merujuk pada otoritas yang diberikan kepada Petrus dan para penerusnya.
Berdasarkan otoritas bahwa Paus adalah penerus atau pengganti Petrus maka pada abad pertengahan melalui Konsili Lateran IV (1215), paus memainkan peran penting dalam menetapkan ajaran dogmatis tentang iman. Paus memiliki wewenang untuk membela ortodoksi kebenaran iman meskipun pada saat itu infalibilitas paus belum secara formal ditegaskan. Untuk mendukung gagasan bahwa paus tidak mungkin salah ketika mengajar tentang iman dan moral mulai mendapatkan dukungan kuat dari kalangan para teolog Katolik pada abad ke-13. Salah satu Teolog terkenal pada masa itu adalah Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa Gereja secara keseluruhan tidak dapat salah dalam hal iman karena bimbingan Roh Kudus. Pendapat Thomas Aquinas inilah menjadi dasar pemikiran para teolog yang meyakini bahwa pemimpin tertinggi Gereja, yaitu paus tidak dapat salah atau sesat dalam hal tertentu terutama dalam hal ajaran iman dan moral.
Selama periode Renaisans dan Reformasi Protestan, otoritas paus yang tidak mungkin salah dalam hal ajaran iman dipertanyakan secara serius. Martin Luther dengan tegas menolak otoritas paus dan menuduh Gereja Katolik mengajarkan doktrin yang salah. Tuduhan ini memicu pembelaan teologis yang semakin memperkuat posisi paus sebagai otoritas tertinggi dalam urusan iman dan moral. Maka untuk menanggapi tuduhan para reformator dikukuhkanlah peran Gereja Katolik sebagai penafsir otoritatif Kitab Suci dan ajaran Gereja pada saat Konsili Trente tahun 1545-1563. Dalam Konsili ini memang belum ada secara eksplisit ditegaskan secara kuat konsep infalibilitas paus walaupun sudah mendapat perhatian yang serius dari para teolog pada saat itu. Dorongan agar Gereja secara formal menetapkan konsep infalibilitas paus semakin kuat gaungnya pada abad ke-18 dan ke-19. Pada masa itu muncul gerakan Ultramontanisme di Eropa. Ultramontanisme adalah gerakan dalam Gereja Katolik yang mendukung supremasi paus dalam semua urusan Gereja, termasuk pengajaran iman dan moral. Para pendukung gerakan ini percaya bahwa paus tidak mungkin salah ketika mengajar secara definitif. Hanya saja gerakan ini tetap saja memicu oposisi di kalangan para uskup dan teolog yang khawatir bahwa doktrin infalibilitas akan memberi terlalu banyak kekuasaan kepada paus. Gerakan lain muncul di Prancis yaitu gerakan Gallicanisme yang berpendapat bahwa otoritas paus harus dibatasi oleh konsili-konsili umum dan bahwa Gereja lokal memiliki otonomi yang lebih besar. Menanggapi gerakan untuk menguatkan supremasi infalibilitas paus maka pada Konsili Vatikan I (1869-1870) oleh Paus Pius IX mengesahkan secara formal doktrin infabilitas paus sebagai dogma Gereja Katolik pada tanggal 18 Juli 1870. Hasil dari konsili Vatikan I terkait infabilitas paus akhirnya diterbitkan beberapa konstitusi dogmatis yang disebut Pastor Aeternus berisi tentang :
Paus memiliki otoritas tertinggi sebagai penerus Santo Petrus.
Ketika berbicara ex cathedra artinya dalam kapasitas resmi sebagai pemimpin Gereja universal tentang ajaran iman atau moral, paus dilindungi oleh Roh Kudus dari kesalahan.
Ajaran yang diumumkan ex cathedra wajib dipegang oleh seluruh umat beriman Katolik.
Pastor Aeternus juga memperjelas bahwa infalibilitas paus hanya berlaku dalam situasi yang sangat spesifik dan bukan dalam semua tindakan atau pernyataan paus secara pribadi atau dalam diksusi harian.
Tribunnews.com
Melengkapi doktrin infalibilitas paus yang sudah disahkan pada Konsili Vatikan I dalam Konsili Vatikan II pada tahun 1962-1965 ditekankan peran kolegialitas (kerja sama antara paus dan para uskup) dalam pengajaran Gereja. Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa meskipun paus memiliki otoritas tertinggi, pengajaran yang definitif juga bisa dilakukan oleh seluruh kolegium uskup yang bersatu dengan paus.