Pilkada serentak tanpa terkecuali di Jawa Timur tinggal menghitung hari, 27 Juni 2018. Pilkada Jawa Timur mempertaruhkan wajah demokrasi masyarakat Jawa Timur yang selama ini masih dinilai cukup rendah bahkan buruk. Pasalnya, sejak pilkada 2008 sampai 2014, tercatat angka partisipasi masyarakat Jawa Timur dalam berdemokrasi hanya berkisar 50-60 persen. Hal itu menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kedewasaan dalam berdemokrasi.
Budaya patriarkhi (patronase) serta masyarakat yang fatalis masyarakat Jawa Timur sebagaimana ditulis oleh mas Dasuki, af di timesindonesia.co.id ( 18/04) yang berjudul Wajah Mazhab Elektoral Dinamika Politik Jatim 2018 nampaknya patut untuk ditinjau kembali.
Bagaimana tidak, jika dilihat dari kacamata pengetahuan dan relasi kuasa, Michael Foucault, wacana yang dibangun Dasuki seakan mempertegas bahkan melanggengkan wacana bahwa kondisi masyarakat Jawa Timur merupakan masyarakat yang paternalis dan fatalis. Wacana tersebut akan menjadikan budaya patriarkhi selalu sebagai primadona untuk memperoleh kekuasaan di Jawa Timur.
Budaya patriarkhi yang menempatkan tokoh kharismatik sebagai panutan, di satu sisi baik agar keharmonisan antar kelompok tetap terjaga karena tiap tokoh akan memberikan teladan yang menyejukkan tanpa harus dibarengi akal sehat.
Hal tersebut mengakibatkan terbunuhnya akal sehat. Karena dalam menentukan pilihannya, masyarakat tidak akan melihat kualitas calon, bahkan visi dan misinya, namun pemilih akan melihat hanya karena siapa dibalik calon tersebut, sebagaimana yang juga telah disampaikan Dasuki af.
Wacana Politik Santri Jawa Timur yang coba dibangun oleh Dasuki af cenderung melupakan sisi lain Jawa Timur. Padahal, dalam konteks keberislaman misalnya, Geertz mengklasifikasikan masyarakat Jawa menjadi Santri, Abangan dan Priyayi.
Dalam konteks politik, Hari Fitrianto, Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga membagi masyarakat Jawa Timur menjadi tiga bagian, yakni Mataraman, Tapal Kuda dan Arek.
Ketiga kawasan tersebut memiliki nuansa bahkan identitas politik yang khas. Yakni Tapal Kuda, mulai dari dari daerah situbondo, probolinggo dan seberang utara yakni Madura dengan latar santri. Mataraman, mulai dari daerah Tulungagung sampai daerah Banyuwangi bagian selatan yang berlatar abangan atau nasionalis. Dan kawasan Arek yang terdapat di bagian ibu kota propinsi dan sekitarnya, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya dengan latar pemilih rasionalis.
Sebagai kawasan berlatar santri, tidak heran jika kawasan Tapal Kuda dan sekitarnya dalam menentukan pilihan politiknya terkesan paternalistik. Kiai sebagai tokoh yang dikenal dengan kharismatiknya dijadikan sebagai patron oleh masyarakat, terutama santri dan para alumninya.
Di sisi lain, sebagai kawasan berlatar abangan, masyarakat Mataraman tidak terlalu memerhatikan patronase sebagaimana kawasan Tapal Kuda, namun lebih kepada dinamika politik yang cenderung nasionalis.
Begitu juga dengan kawasan Arek, yang secara sosiologis akan menentukan pilihannya pada calon yang rasional. Pemilih rasional, yang dinilai lebih maju secara politik, tidak akan terpengaruh dengan tausyiah-tausyiah politik, yang utopis apalagi berisi tausyiah politik praktis.