Sebelumnya, Pihak Kemendikbudristek tetap berpegang teguh pada rencana pembukaan sekolah secara tatap muka Juli 2021 setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan di tuntaskan. Namun, sebagian masyarakat menilai jika Pembelajaran secara Tatap Muka (PTM) sebenarnya masih belum ideal untuk saat ini. Kebijakan seharusnya dikembalikan pada pemerintah daerah, khususnya yang telah siap terpenuhinya syarat inidkator ideal pembelajaran luar jaringan.
Sampai dengan hari ini Rabu, 23/06/2021 laju pertambahan konfirmasi kasus Covid-19 meledak. Tidak tertahan lagi. angkanya tembus dua juta kasus lebih. Tidak heran kalau banyak masyarakat khawatir jika kembali di gelar PTM, menjadi pertimbangan jika tinggiya lonjakan kasus terutama kesiapan sistem kesehatan di setiap daerah. Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan beberapa pertimbangan jika akan memutuskan PTM seperti temuan adanya varian baru Covid-19, Ketercapaian target imunisasi dewasa, dan positive rate di Indonesia yang masih diatas 5 persen.
Bak buah simalakama, di tengah-tengah dilematis keinginan dilaksanakannya PTM di sekolah. Kekhawatiran pun kembali bertambah jika memperhatikan perkembangan kasus Covid-19 usai libur Idul Fitri. Keputusan PTM ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang tua murid yang sudah menginginkan anak mereka belajar di sekolah.
Hampir setahun setengah memaksa pembelajaran harus secara daring, ada banyak dijumpai kendala di lapangan misalnya kurangnya anak memahami pelajaran dengan baik dan menjadi cenderung tergantung dengan orang tua. Sementara itu, tantangan selanjutnya yang cukup besar ialah bagaimana saat orangtua kembali bekerja dan anak-anak masih belajar di rumah.
Evaluasi dan penangganan segera dari dampak Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ini tidak bisa dibantahkan, tingginya angka putus sekolah dan potensi penurunan kualitas pendidikan anak usia sekolah karena tidak tercapainya target kurikulum. Kemendikbudristek pun telah menguji efektivitas PJJ, kualitas tenaga pendidik, peserta didik dan proses pembelajarannya.
Senyatanya harus diakui jika metode daring yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab semua kebutuhan belajar siswa, ditambah dengan keterbatasan tenaga didik dalam melakukan pengayaan materi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital.
Risiko lainnya sekolah dengan daring yang mengharuskan anak untuk lebih sering menggunakan gadget dapat menjadi ketergantungan dan berakibat negatif pada kesehatan mata dan psikis mereka. Pun hal lainnya yang tidak kalah serius dari semakin berlarutnya PJJ adalah mempengaruhi pola sosialisasi anak, yang cenderung menjadi lebih pendiam, tertutup dan susah bersosialisasi dengan orang baru.
Sampai dengan saat ini pihak kemendikbudristek atau pihak pemerintah pun tidak mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Pemberlakuan beberapa ketentuan dalam pemberian kebijakan tatap muka pun apakah bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan tenaga didik dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas di tengah pandemi sebenarnya.
Pihak kemendikbudristek pun menyatakan jika orang tua memiliki hak mutlak menentukan apakah anaknya sudah boleh ikut sekolah tatap muka. Pilihan tersebut menjadi hak prerogatif orang tua untuk memilih anaknya mau PTM atau PJJ.
Harus dipahami pula jika pembelajaran dengan metode daring itu tidak sepenuhnya buruk, namun mengenai kualitas sebuah pembelajaran itulah yang sejatinya perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Artinya metode boleh saja berubah, akan tetapi substansinya harus tetap sama.
Adalah inovasi sebagai kunci utama yang dibutuhkan saat ini dalam menuntaskan sebuah persoalan dunia pendidikan di masa krisis pandemi, tantangan nyata pihak Kemendikbudristek harus melakukan sejumlah inovasi baru untuk menuntaskan sebuah persoalan pendidikan di tengah pandemi.
Paling segera dilakukan adalah mendorong peningkatan kualitas tenaga didik melalui sejumlah pelatihan, perombakan kurikulum serta pemilahan beberapa mata pelajaran yang baik dengan menggunakan metode daring atau pun yang akan hanya maksimal ketika disampaikan dengan tatap muka.