Amerika Serikat sepertinya ingin perang panjang yang lebih besar. Ia tak ingin turun takhta.
*****
KISAH konflik antara Amerika Serikat (AS) dengan Rusia bukanlah cerita baru. Ada banyak rangkaian peristiwa yang membuat Rusia marah besar kepada AS. Karena itu, keputusan Vladimir Putin untuk melakukan operasi militer (invasi) ke Ukraina pada 24 Februari 2022 juga bukan sesuatu yang mengejutkan. Rusia, dengan beberapa Presidennya, sebenarnya sudah cukup lama bersabar dari berbagai aksi provokatif yang dilancarkan AS selama lebih dari 20 tahun belakangan.
Saya mencoba mengawalinya dari pasca Perang Dunia ke-2.
Dengan kondisi Eropa yang berantakan akibat Perang Dunia ke-2, membuat AS begitu leluasa menjadi arsitek dalam sistem politik global. Amerika menjadi inisiator pembentukan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan Keamanan PBB, hingga sistem keuangan internasional dengan melahirkan World Bank dan International Monetary Fund (IMF). Lalu dari segi pertahanan, AS membentuk organisasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) pada 1949 dengan melibatkan anggota dari negara-negara Eropa hingga Turki. Sebuah organisasi pertahanan yang dibangun untuk mengimbangi kekuatan Uni Soviet.
Namun ketika Uni Soviet bubar, NATO tetap eksis, bahkan semakin diperkuat. Dari situlah AS menjelma sebagai sebuah negara adidaya, super power, sekaligus memiliki daya rusak luar biasa. Semua ingin dikuasai, diatur, sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Penguasaan atas suatu negara memang tidak lagi dilakukan dengan cara mendudukinya--atau mencaplok--secara fisik, melainkan dengan pengaturan sistem ekonomi, politik, hingga budaya. Itu yang dilakukan AS terhadap banyak negara di dunia.
Rusia pun berbenah.
Untuk menjaga wilayah bekas Uni Soviet agar tetap pada radarnya, Rusia kemudian membentuk Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) pada tahun 1991. Perjanjian ini ditandatangani sebelas negara, yakni Rusia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan melalui perjanjian Belavezh.
Dengan memiliki organisasi baru yang cukup menjanjikan--karena sebagian besar negara bekas Uni Soviet itu bergabung di dalamnya--Rusia merasa cukup percaya diri untuk sementara waktu. Apalagi Rusia juga mendapat janji secara lisan dari AS bahwa NATO tidak akan memperluas pengaruhnya ke wilayah Eropa Timur. Rusia percaya. Toh bagaimana pun Rusia tetap ingin memiliki pengaruh di kawasan Eropa Timur.
Tapi, janji tinggal janji.
Pada tahun 1999, NATO mengundang Polandia, Republik Ceko, dan Hungaria untuk bergabung. Tentu saja Rusia merasa dikhianati. Bagi Rusia, aksi yang dilakukan oleh NATO itu sama saja memarjinalisasi keberadaan mereka di dunia internasional. Padahal, tahun 1997 terdapat deklarasi terkait hubungan kerjama dan keamanan bersama antara NATO dan Rusia. Selanjutnya, hingga 2004, tujuh negara Eropa Timur lainnya, yakni Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, dan Slovenia, diminta George Bush untuk bergabung dengan NATO.