Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membuat kebutuhan masyarakat juga semakin besar. Pembangunan ekonomi melalui perbaikan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu langkah yang direncakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat atapun kualitas ekonomi.
Kualitas ekonomi menunjukan sejauh mana suatu negara mampun melakukan bisnis, mengurangi ketidaksetaraan, dan menciptakan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu cara dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat dengan tingkat akses infrastruktur yang baik maka akan memiliki peluang untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik pula.
Kebijakan otonomi daerah membuat setiap daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur potensi daerahnya sendiri. Tujuan dari otonomi daerah adalah utnuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan cara pengembangan kebijakan yang sesuai dengan keadaan daerah itu sendiri.
Namun kenyataannya kebijkan otonomi daerah membuat ketimpangan daerah semakin jelas. Ketimpangan terjadi karena adanya perbedaan kemampuan daerah untuk mengelola daerahnya sendiri khususnya dalam pendanaan.
Oleh karena itu kerja sama mitra dengan pemerintah sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas masyarakat perlu dilakukan. Selain kerja sama dengan mitra ataupun swasta dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah juga harus fokus dalam pemberdayaan masyarakat karena tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dinilai dari ketersediaan infrastruktur namun tingkat kemiskinan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya dalam meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi maupun sosial. Pembedayaan masyakat dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kerja sama dengan mitra ataupun swasta.
Salah satu contoh kerja sama pemerintah dengan mitra dalam upaya peningkatan kapasitas masyakat yaitu Pelatihan Pengolahan Minyak Jelantah oleh PMO Jabodetabek-punjur dan Yayasan Jalantara.
Sampah merupakan salah satu permasalahan krusial yang sering terjadi di daerah. Salah satu permasalahan persampahan yang menjadi perthatian yaitu sampah hasil olahan rumah tangga ataupun rumah makan berupa minyak jelantah.
Tim Koordinasi Penataan Ruang Project Management Office Jabodetabek-punjur yang berfungsi sebagai tim kerja yang dibawah Kementerian ATR/BPN yang bertugas dalam kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan debottlenecking permasalahan di Jabodetabek-punjur.
PMO Jabodetabek-punjur telah melakukan upaya pengurangan sampah khususnya sampah minyak jelantah di beberapa daerah. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat berupa pelatihan, dan pendampingan pengolahan sampah menjadi produk yang lebih bermanfaat dan bernilai.