Lihat ke Halaman Asli

andry natawijaya

TERVERIFIKASI

apa yang kutulis tetap tertulis..

Prospek Perbankan di Tengah Panas Dingin Tahun Politik

Diperbarui: 18 Februari 2019   09:35

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Aliran keluar masuk dana melalui perbankan dilandaskan dari kepercayaan masyarakat, sehingga perbankan menjadi tolok ukur kesehatan sistem moneter di Indonesia (Ilustrasi: hukumonline.com)

Democracy is the government of the people, by the people, for the people. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ungkapan tersebut mengatakan bahwa, "Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat."

Ungkapan tersebut banyak dikutip sana-sini, tapi mungkin saja tidak banyak yang mengetahui bahwa ungkapan tersebut dicetuskan oleh tokoh bernama Abraham Lincoln (1809-1865).

Abraham Lincoln adalah seorang pengacara sekaligus tokoh politik Amerika Serikat di era perang saudara. Sempat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat namun terbunuh di tahun 1865. Hidup Abraham Lincoln memang berakhir tragis, tetapi gagasan dan perjuangan idenya sangat berpengaruh bagi kehidupan demokrasi sampai saat ini.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang kerap dikenal di era modern, ketika pada abad lampau banyak negara yang terkurung pada sistem pemerintahan oligarki maupun aristokrasi yang dikuasai sekelompok kaum elit, demokrasi menjadi angan-angan banyak orang untuk kehidupan lebih baik.

Sejarah mengajarkan pada kita bahwa sistem pemerintahan oligarki pada akhirnya banyak bertumbangan. Dunia mulai berubah seiring dengan terjadinya Revolusi Perancis (1789-1799) yang mengantarkan Raja Louis XVI kepada hukuman mati di guillotine. Pada akhirnya demokrasi dianggap sebagai paham yang mampu menjembatani kepentingan rakyat banyak untuk dinaungi oleh negara.

Pemerintahan berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. Demikian kiranya konteks sederhana dari demokrasi. Termasuk di Indonesia, sejak kemerdekaan tahun 1945, pada Bapak Pendiri Republik Indonesia sudah menetapkan bahwa demokrasi menjadi sistem pemerintahan negara. Dan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi anggota parlemen serta pemimpin negara, rakyatlah yang memilih melalui pemilihan umum.

Laju perekonomian negara bergantung dari seperti apa pemerintah mengemas visi dan misinya untuk meningkatkan prestasi ekonomi negara tersebut melalui berbagai regulasi. (Ilustrasi: rri.co.id)

Tercatat Republik Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum, sejak tahun 1955 sampai tahun 2014 lalu. Pemilu 2019 menjadi yang ke-12. Sebagaimana masa pemilu sebelumnya, kondisi perpolitikan di Indonesia menjelang pemilu lebih ramai, bahkan kali ini cenderung lebih gaduh.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pemilu yang menghasilkan pemerintahan sangat berkaitan dengan perekonomian negara, karena kebijakan ekonomi memang merupakan salah satu produk pemerintah. Laju perekonomian negara bergantung dari seperti apa pemerintah mengemas visi dan misinya untuk meningkatkan prestasi ekonomi negara tersebut melalui berbagai regulasi.

Jika kita berbicara lagi industri apa yang memiliki hubungan langsung dengan bidang ekonomi, salah satunya adalah perbankan. Industri finansial termasuk perbankan adalah pemeran kunci untuk menggerakan ekonomi, karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan di masyarakat.

Aliran keluar masuk dana melalui perbankan dilandaskan dari kepercayaan masyarakat, sehingga perbankan menjadi tolok ukur kesehatan sistem moneter di Indonesia.

Ingat ketika krisis ekonomi tahun 1998, kondisi ekonomi Indonesia yang kala itu morat-marit lantas diiringi dengan robohnya perbankan nasional. Lantas bagaimana prospek perbankan untuk tahun politik di 2019? Mari kita diskusikan bersama.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline