DPP KNPI memutuskan pemindahan lokasi dan perubahan jadwal kongres KNPI XV. Semula akan diselenggarakan di Aceh. Pindak ke Bogor pada tanggal 18-21 Desember 2018.
Keputusan sepihak ini menyakiti hati pemuda Aceh. Tentu saja. Mimpi untuk membangun pertemuan pemuda nasional, kandas. Tinggal kekecewaan. Alasan kepindahan ini adalah persoalan yang harusnya mendapatkan penjelasan. Tidak mungkin lokasi kongres yang merupakan bagian dari rekomendasi kongres sebelumnya berganti begitu saja.
Apabila pemindahan lokasi kogres KNPI XV memanas. Masalah ini akan menambah keruh persoalan upaya mempersatukan pemuda. Dampaknya adalah menambah masalah pemilu. Karena pertikaian pemuda, meskipun kecil, tetap saja akan mempengaruhi situasi politik nasional. Apalagi, kalau pemindahan kongres ke Bogor atau sekitaran Jakarta. Lokasi yang berdekatan dengan pusat kekuasaan, rentan akan pengaruh dan keikutsertaan elit politik nasional (baca: Jakarta).
Oleh sebab itu, DPP KNPI harus bisa membangun hubungan baik dengan Pemuda Aceh. Karena, niatan yang tidak kesampaian bisa menimbulkan retak hubungan pusat-daerah. Jangan sampai, persaudaraan hilang, gara-gara masalah komunikasi.
Terlebih tahun pemilu saat ini. Masalah yang dibiarkan mampu membesar menjadi bola panas pemain politik. Terlebih-lebih curhatan di media sosial. Sesuai Indeks Kerawanan Pemilu 2019, Bawaslu telah memasukkan medsos sebagai salah satu kajian kerawanan pemilu. Semakin besar masalah pemuda. Dari dunia nyata ke maya, semakin susah mendinginkan konflik di media sosial.
Dokumentasi DPP KNPI
Membaca kondisi kekinian Kongres KNPI XV. Peserta kongres perlu mengedepankan solusi. Agar KNPI kembali menjadi pemersatu. Sehingga, semua organisasi kepemudaan menjadi tulang punggung bangsa untuk menjaga persatuan Indonesia. Pemilihan Ketua Umum memang menggiurkan hasrat politik. Akan tetapi, perebutan kursi nomor satu KNPI harus melalui musyawarah yang mufakat. Barulah kita bisa mempercayai ketua umum pilihan kongres diterima semua pihak.Namun, perlu juga diingat bahwa paska kongres. KNPI akan menghadapi empat bulan pemilu 2019. Terlepas dari keberpihakan secara nyata. Atau posisi yang juga dekat dengan kekuasaan. Para kandidat dan peserta kongres wajib mendukung suksesi pemilu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengajak semua OKP di KNPI untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu ke Bawaslu. Semakin banyak pemantau pemilu. Semakin baik. Sehingga, KNPI mampu menjadi salah satu bagian dari sejarah pemilu. Kekuatan KNPI dan OKP mampu menjadi syarat pemilu demokratis yang partisipatif.
Selain itu, KNPI perlu mengajak Kemenpora dan Kemendagri beserta Dispora dan Dinas kesbangpol se-Indonesia untuk mengadakan pendidikan pemilu serentak nasional. Tidak harus berlokasi di Jakarta. Tapi waktunya sama, sehingga pesertanya lebih banyak dan mampu memviralkan kegiatan. Upaya pendidikan pemilu serentak nasional di seluruh kabupaten/kota bisa mengubah haluan pembicaraan medsos. Dari pertikaian dukungan paslon ke arah diskusi pemilu dan partisipasi pemuda dalam pemilu.
Terakhir, bagaimanapun juga, KNPI masih mengemban amanah semangat muda Indonesia. Jiwa-jiwa pembaharu dan pemersatu bangsa. Tugas beratnya adalah mengawal demokrasi untuk memenuhi perintah konstitusi terkait kedaulatan ditangan rakyat. Siapapun pemimpin dan pengurus kedepan. KNPI harus menjadi subjek pemilu. Agar dunia melihat bahwa pemuda Indonesia adalah obat penawar dari ancaman kerawanan pemilu.
Penulis adalah kader Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Wakil Bendara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan Divisi Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia