*Adakah Partai Politik yang Mau Menuntut Pemda Transparan Soal APBD?*
Oleh: *Andre Vincent Wenas*
Sekali lagi yang dimaksud dengan transparansi APBD adalah keterbukaan dan kemudahan publik mengakses informasi pengelolaan APBD dalam tahun berjalan. Dan informasinya diunggah di laman resmi pemda, dengan rinci, artinya sampai satuan tiga.
Transparansi anggaran itu bukan cuma dengan mengunggah ikhtisar-ikhtisar anggaran dalam bentuk pdf. Semakin benyak file yang diunggah malah semakin membingungkan.
Apakah tujuannya memang bikin bingung publik? If you can not convince people, just confuse them! (kalo gak bisa ngeyakinin, ya bikin dia bingung aja).
Cobalah buat sistem yang sederhana saja, yang logis, runtut dan detail. Gak susah khan?
Ya secara teknis gak susah kok. Infrastruktur IT-nya ada, orangnya ada, datanya ada. Tinggal bikin aplikasi sederhana, lalu upload, dan tadaaaa....go-live deh!
Berikutnya tinggal update status, bisa kuartalan, bulanan atau mingguan. Straight to the point saja, make it simple. Jadi yang susah apanya? Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang...
Indonesia baru saja naik 2 poin dalam penilaian index persepsi korupsi 2019 yang diselenggarakan Transparancy International.
Walau ada perbaikan nilai 2 poin, dari 38 ke 40, index persepsi korupsi di Indonesia masih termasuk kategori memprihatinkan. Karena masih di bawah angka 50 sebagai index tengah.
Ranking CPI (corruption perception index) Indonesia ada di urutan ke 85 dari 180 negara. Secara umum, dalam survey tahun 2019 ini ditemui lebih dari 2/3 negara skornya masih di bawah 50 (index tengah). Termasuk Indonesia.