PSBB, lockdown, koordinasi, masker, rapid test, cuci tangan, virus, kemiskinan dan hoax dan entah apa lagi kosakata yang saya dan anda akrabi hari-hari ini. Gempuran sebaran Corona juga menimbulkan buih dan gelembung narasi di ruang publik mengiringi terus membesarnya angka kasus infeksi Covid-19 di negeri kita.
Apakah kecenderungan peningkatan angka kasus berkorelasi dengan meningkatnya pemahaman kita tentang cara pemerintah menangani masalah ini? Demikian juga semprotan desinfektan dan guyuran masker akankah mendukung peningkatan imunitas publik terhadap penyesatan informasi seputar kesehatan?
Didorong oleh naluri untuk mempertahankan diri, berusaha untuk tetap hidup, kita sebagai manusia ternyata paling banyak mengkonsumsi hoax yang terkait dengan kesehatan. Ibarat orang yang terhanyut, apa pun yang mengapung akan diraih.
Salah satu cara menekan berkembangnya berita bohong yang disarankan adalah mengikuti perkembangan berita dan informasi dari media resmi atau pejabat pemerintah. Nah masalah baru ternyata muncul di sini. Entah kalau anda tidak melihatnya sebagai masalah.
Bagaimana menyikapi beda antara Luhut dan Anies tentang penerapan PSBB? Kenapa pemerintah daerah belum satu suara dengan pemerintah pusat? Sebenarnya ketika Presiden Jokowi menetapkan status bencana nasional, siapa yang bertanggung jawab mendistribusikan sembako bagi mereka yang terdampak serius dari penerapan PSBB tersebut?
Sangat mudah kemudian kita larut dalam gelembung informasi dan lalu memiih "yang benar" adalah pernyataan pejabat yang secara politik dekat dengan preferensi kita sendiri.
Ingat, Niccolo Machiavelli (1469-1527) pernah memberi nasehat kepada penguasa di negaranya masa itu yaitu
Penguasa tidak perlu memiliki semua kualitas yang bagus, tapi perlu dianggap berkualitas.
Menghadapi banjir penjelasan "A -- Z tentang Covid-19" yang muncul ke ruang publik, dan kalau merujuk ke penjelasan resmi, bagaimana kita mengambil simpulan dari pernyataan Juru Bicara Istana yang dikoreksi oleh Menteri, keputusan kepala daerah yang diperbaiki oleh Menteri.
Sebaliknya, Kepala Daerah "menantang" Menteri atau pernyataan yang jauh dari isu Covid-19, misalnya masalah ekonomi atau ibu kota baru, tapi disampaikan di tengah-tengah perbincangan dan perhatian publik ke penanganan pandemi?