Umumnya kita mendengar bahwa korban jiwa virus Corona di seluruh dunia banyak sekali dan terus bertambah dari hari ke hari. Kasus dunia hingga kemarin sudah lebih dari tiga juta orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan lebih dari 200 ribu yang meninggal dunia. Sedangkan untuk Indonesia 10.551 Kasus Konfirmasi Positif dengan jumlah kematian sebesar 800 orang.
Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Selain itu kita juga sangat merasakan dampak sosial ekonomi di sekitar kita dan secara nasional. Misalnya, posisi tanggal 20 April 2020 sudah terdapat lebih dari dua juta pekerja yang dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona ini. Berita terakhir menunjukan bahwa jumlah tersebut sudah lebih dari empat juta orang.
Mereka itu jelas dalam kesusahan. Mungkin banyak diantaranya hanya memiliki simpanan bank yang tidak begitu banyak dan tidak akan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Barang-barang berharga untuk digadaikan dan/atau dijual mungkin juga tetap tidak akan dapat menutupi kebutuhan biaya hidup untuk beberapa bulan ke depan.
Bantuan Pemerintah Sangat Dibutuhkan
Memang banyak uluran tangan para dermawan. Namun, itu lebih sebagai penunjang dan tetap saja tidak akan mencukupi hingga beberapa bulan ke depan. Pemerintah jelas wajib membantu para buruh termaksud.
Himbauan Jokowi untuk Memprioritaskan Buruh PHK dan Dirumahkan pada Program Tim Kartu Pekerja
Gayung pun bersahut dan kita mendengar bahwa Presiden mengumumkan bahwa prioritas Kartu Prakerja adalah untuk pekerja yang dirumahkan atau korban PHK. Pengumuman Presiden Jokowi untuk alokasi anggaran APBN tahun 2020 senilai Rp20 triliun ini itu antara lain dilansir oleh Kompas Tv pada tanggal 1 Mei 2020.
Ini Pengumuman terbuka dan sebetulnya ditujukan ke banyak pihak, yang mencakup orang biasa yang tidak ada kepentingan secara langsung. Itu juga jelas merupakan angin segar bagi para tenaga kerja korban PHK dan tenaga kerja yang dirumahkan yang sebagian mungkin sudah mendaftar pada program Kartu Prakerja yang sudah dibuka sejak 19 Maret yang lalu. Pengumuman Jokowi itu juga seharusnya berlaku kepada pengelola Kartu Prakerja dengan penanggung jawab Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Kita tidak tahu pasti apa sebelum atau sesudah pidato itu Presiden Jokowi sudah berkomunikasi dengan Pak Airlangga. Namun, seyogyanya Beliau menanggapi pidato Pak Jokowi bukan sekedar mendengarkan merdunya paduan suara Covid-19. Pidato Presiden Jokowi sebetulnya perintah yang wajib ditaati oleh Pak Airlangga, walaupun mungkin Pak Jokowi tidak memberikan perintah secara langsung..