Ketika Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah diminta untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut.
Namun, daripada repot dan cape revisi 800 halaman lebih, kenapa tidak kita buat perppu aja yang lebih cepat dan tidak perlu lama-lama prosesnya.
Langsung buat, sahkan dan sebarkan.
Sayangnya, Perppu Cipta Kerja bisa dibilang sebagai bentuk bagaimana pemerintah berpihak kepada pengusaha dan mulai mengurangi keberpihakannya pada para pekerja.
Ini adalah sebuah dilema bagi pemerintah, di saat yang sama pekerja ingin disejahterakan dan di saat yang sama pula pengusaha juga semakin terpuruk dengan isu serta keadaan ekonomi yang kurang baik.
Mari kita kilas balik mulai dari munculnya Covid-19 pada tahun 2019 sampai 2022.
2019 mulai menjadi sebuah tamparan keras bagi pengusaha dan pekerja, penghasilan pengusaha berkurang karena kebijakan pemerintah seperti melakukan "semi lockdown", dimana orang-orang tidak boleh keluar rumah kalau tidak penting.
Begitu juga dengan nasib pekerja, banyak dari mereka yang dipotong gajinya dan yang paling pahit adalah di PHK. Perlu diingat juga saat itu PHK serentak menjadi sebuah isu horror tersendiri untuk pekerja.
Lanjut 2020, pada tahun ini pemerintah masih melakukan pembatasan sosial atau "semi lockdown", pengusaha juga satu persatu mulai bangkrut dan pekerja semakin banyak di PHK. Yang paling diingat mungkin bangkrutnya Start-Up Airy.
dalam perjalanan menuju 2020 sampai 2021, setidaknya terjadi perubahan pola belanja masyarakat. Saat itu, belanja online sangat di gemari karena masyarakat tidak boleh keluar rumah, ini menyebabkan banyak Mall yang mulai sepi dan toko di dalamnya mulai tutup.
Masuk tahun 2021, isu PHK juga masih ramai, toko-toko banyak yang tutup dan pengusaha ada yang menyatakan diri mereka bangkrut. Pada tahun ini belanja online juga semakin di gemari dan menjadi salah satu yang paling banyak dilakukan di rumah.