Selama pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden RI ke 7 janji pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat makin hari kian manis bak buah mangga yang kian lama kian mengubing, namun hal tersebut berbanding terbalik apa yang dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah.
Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar yang mencapai 15 ribuan juga mempengaruhi harga beli minyak dunia yang kian naik sehingga pemerintah kewalahan untuk menunda menaikkan harga BBM Non Subsidi (sumber).
Kenaikan harga BBM pastinya akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, bahkan sebelum harga BBM dinaikkan daya beli masyarakat sudah terbilang lemah diakibatkan menguatnya import melemahnya export dan tentu saja melemahnya nilai Rupiah terhadap dolar (sumber).
Dalam satu artikel (sumber) mengatakan bahwa omzet pedagang turun 50 % (6/10/18) anehnya walaupun harga bahan pokok terbilang tetap namun daya beli masyarakat makin menurun seehingga omzet pedagang juga menurun hingga 50 persen.
Namun selama ini pemerintah selalu menutup mata terhadap ketimpangan yang dialami rakyat, membuat survey-survey kepuasan yang hanya mewakili segelintir orang saja, mengatakan bahwa daya beli masyarakat sudah naik serta kemiskinan menurun, menurut penulis ini sama sekali tidak masuk logika.
Bagaimana bisa daya beli masyarakat naik jika harga harga ikut naik, bagaimana bisa kemiskinan menurun jika lapangan pekerjaan semakin digerus oleh pekerja asing, bagaimana bisa masyarakat dapat makmur jika segala subsidi dipangkas bahkan dicabuti kayak bulu ayam.
Mari kita berpikir logis, secara demokratis Indonesia berkiblat di Amerika yang subsidi pertaniannya dinaikkan untuk melakukan perang dagang, sedangkan china memberlakukan tarif import untuk barang produksi Amerika (sumber).
Jadi jika ada yang menganggap subsidi hanya memanjakan para petani maka hal tersebut salah, justru subsidi digunakan untuk meningkatkan produktivitas petani dan meringankan beban mereka sebagai warga negara yang merdeka, yang pada akhirnya negara sendiri yang surplus.