Sejatinya, tugas utama dari Puan Maharani sebagai Menteri Pembangunan Manusian dan Kebudayaan bertumpu pada tiga hal utama, yaitu koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP). Tugas seorang Menko (sesuai dengan namanya) tentu tak dapat disamakan dengan Menteri yang sifat dan ritme kerjanya bersifat teknis karena secara struktural, Kemenko membawahi beberapa Kementerian Teknis dalam konteks kebijakan yang sifatnya koordinatif.
Koordinasi dan sinkronisasi meniscayakan adanya keterlibatan berbagai Kementerian atau Lembaga Negara lain yang berkait-kelindan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia.
Hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan dan kewenangan yang saling tumpang tindih, dan pada akhirnya berujung pada kebijakan dan keputusan yang tidak produktif, syukur-syukur tidak menciptakan gejolak dan kegaduhan di masyarakat.
Dalam konteks ini, kerja Puan Maharani sekaligus untuk melakukan kontrol terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan manusia dan kebudayaan serta mengomunikasikannya sehingga bisa lebih bermanfaat, atau dengan bahasa lain perlu ada pengendalian. Artinya, ada peran Puan Maharani "di balik layar".
Jadi, kerja Kementerian Koordinator tidak bisa disamakan dengan Kementerian Teknis yang "meniscayakan" kebijakan booming dan menggebrak. Ini yang kemudian banyak disalah-pahami oleh banyak orang, bahwa Menteri yang tidak "menggebrak" seakan tidak bekerja. Padahal, yang dilakukannya adalah cara-cara yang lebih manis dan cantik sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah diagendakan.
Begitu pula dengan Puan Maharani, yang lebih suka mempergunakan cara-cara yang manis dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, atau tugas khusus yang diberikan presiden.
Meski kerja Kementerian yang dibawahi Puan Maharani mendapatkan apresiasi dari masyarakat, Menteri masing-masinglah yang mendapatkan nama meski secara defacto akan selalu ada peran Puan Maharani sebagai "koordinator". Ini bukan soal pengakuan, tapi fakta mayoritasnya memang seperti itu.
Kerja koordinasi dan sinkronisasi Puan Maharani tak bisa diragukan lagi karena pangalaman politiknya telah matang. Puan Maharani pernah menjadi Ketua Fraksi PDIP di DPR RI yang mempunyai komunikasi khas dan cocok ketika harus melakukan proses lobi. Maka, kerja Puan Maharani dalam konteks koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bisa dikatakan sukses dan berhasil, karena mengukur kinerja Kemenko cukuplah dengan tiga poin itu.
Puan Maharani sukses melakukannya.