Ketua DPR RI Puan Maharani dengan tegas menyatakan pemenuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik negara. Belajar dari peristiwa KRI Nanggala, ia juga meminta agar negara tidak lagi melakukan pembelian alutsista bekas.
"(Pengadaan alutsista) harus sesuai karakteristik, potensi ancaman, dan geopolitik negara," kata Puan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Seperti diketahui, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Pulau Bali pada akhir April lalu memakan korban 53 awak kapalnya. Peristiwa ini banyak menuai kritik berbagai kalangan agar Pemerintah tidak lagi membeli alutsista bekas.
Kapal KRI Nanggala 402 adalah kapal pabrikan Jerman keluaran 1979. Kapal ini kemudian dibeli oleh Indonesia pada 1981. Kapal tersebut sempat menjalani perawatan di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Korea Selatan pada 2009-2012.
Saat memberikan kuliah umum di Seskoal hari ini, Puan turut menyampaikan alutsista TNI sepatutnya sudah diperbarui dan dimodernisasi. Pembaruan merujuk pada rencana strategis Minimum Essential Force (MEF) yang akan berakhir pada 2024.
Pasalnya, lanjut Puan, kekuatan TNI Angkatan Laut adalah komponen penting pertahanan maritim, terutama Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu, memenuhi ketersediaan peralatan pertahanan dengan memperkuat Industri Pertahanan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan ialah sebuah upaya yang harus terus dilakukan.
"Pertahanan negara membutuhkan cara pandang geopolitik yang menempatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan. Sehingga kebijakan strategis pertahanan negara juga diarahkan pada pembangunan pertahanan maritim Indonesia," kata Puan