Oleh : Ir. Ahlan Mukhtari Soamole, MT.*
Manusia memerdekakan dirinya dari belengu ego diri, menjauh pada kesenangan, keinginan tuk menopang suatu proses begitu panjang suatu cara pandang baru meningkatkan meletakkan perubahan berorientasi secara tuntunan nalar ekologis, terlepas dari kepercayaan semu. Adanya kemanusiaan dalam suatu ruang kehidupan mengharmonisasi berbagai keputusan-keputusan kebijakan atau tindakan-tindakan politik secara berkeadaban. Negara-negara mengalami fase suatu krisis kemiskinan tak pelik bila disandingkan pada kelemahan pengelolaan sumber daya alam, krisis ekologis, deforestasi hutan, tercemar air akibat logam-logam barang tambang terkontaminasi seiring itu secara geografis perubahan populasi berkembang pesat cenderung memunculkan disparitas sebagaimana diugkapkan Malthus laju pertumbuhan populasi begitu cepat, dibanding ketersediaan pangan (memungkinkan kemiskinan terjadi), upaya-upaya untuk menurunkan dampak laju pertumbuhan dilakukan dengan membereskan pengelolaan institusi secara tepat. Problem multidimensional di antaranya suatu kultur institusi, masyarakat maupun pemerintah, korporasi-korporasi menyediakan pelayanan mengikuti prinsip-prinsip pembangunan mutakhir yakni pembangunan dengan kebijaksanaan, kemanusiaan. Dan pembangunan beriringan pada ekologis. Sebagaimana keberlanjutan pada lingkungan, keberlanjutan terus-menerus dilakukan tentu perlu memperkokoh pada segi personalistik yaitu menumbuhkan kemanusiaan. Kemanusiaan adalah keluhuran budi manusia terletak di dalam sanubari manusia, menggerakan pada perjalanan hidup harmonis yaitu keseimbangan pada penataan keberadaan kita di antara kepedulian pada pertumbuhan dan keberlanjutan atau kepercayaan (trust) pada institusi-institusi modern menunjukan keberpihakan secara berarti. Era kompetitif persaingan membuat setiap institusi-institusi terutama korporasi (star up) menguntungkan suatu relasi sosial menaruh kedekatan terhadap aspek sosiologis, kemanusiaan memungkinkan kompetisi persaingan melebur menjadi keakraban sosial dan budaya. Kerapkali pembudayaan maju mampu merespon perubahan dinamika zaman, perubahan secara sebanding menumbuhkan budaya-budaya kerja, pengambilan keputusan pada prinsip-prinsip kepercayaan sehingga tak menimbulkan kegagalan-kegagalan bersifat politis, sebagaimana ditulis oleh Robinson dan Acemoglu (2012) bahwasannya Negara kaya tolak ukur bukan pada ketersediaan sumber daya alam melainkan pengelolaan institusi-institusi politik, budaya, ekonomi secara berkelanjutan, dengan kata lain mengapa negara dapat gagal akibat merusaknya institusi-institusi ekonomi politik. Kemanusiaan sejatinya memiliki keeratan amat kuat terhadap relasi sosial membangun hubungan secara resiprokal, kemanusiaan dapat melebur dalam ragam masalah tuk memberikan suatu pencerahan pada hati dan kehidupan manusia, sisa-sisa daripada peradaban atau kemajuan modern pada hasil teknologi, pembangunan adalah momentum epistemik dan kemampuan menghidupkan pencerahan pada manusia.
Sehingga, suatu kesadaran pengetahuan mengenai pembangunan, kemanusiaan dan ekologis merupakan gagasan autentik, ketersediaan alam dan manusia saling timbal balik kemudian menjadi titik balik melampaui batasan mekanis, pragmatis mengukur pada kesenangan semata, budaya tersebut bertentangan pada aspek merdeka, berdaulat berarti memperoleh keadilan, kesejahteraan sebaliknya mekanisasi berupa perspektif menguntungkan pada kepentingan seorang, atau kelompok tertentu semata, pada gilirannya pilihan untuk mengasah kemanusiaan adalah tindakan etis perlu dilakukan.
*Ditulis oleh Ahlan Mukhtari Soamole (Penulis adalah Pegiat Pertambangan)