Oleh : Ahlan Mukhtari Soamole*
Pengerukan sumber daya alam secara melimpah dengan suatu perspektif pengelolaan berkelanjutan keberpihakan pada kepentingan kolektif (kesejahetraan, kemakmuran) seyogyanya merupakan tuntutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama menciptakan masyarakat adil makmur. Hal ini sebaliknya bertolak belakang beberapa kepetingan semata penguasaan sumber daya alam mendasar pada pengelolaan acapkali tindakan keputusan pengelolaan menjalin secara relasional atau (tanpa)kemanusiaan, bahwasanya output pada dinamika itu merupakan keputusan-keputusan dengan cepat diperoleh.
Alih-alih mendaras tambang, ketergantungan pada sumber daya alam tersebut, sesungguhnya pengelolaan diperuntukkan untuk kebermanfaatan namun sebaliknya pengelolaan menyimpang beragam kepentingan, korupsi melibatkan pengelolaan tambang untuk kemaslahatan manusia dan lingkungan dihadapinya negosiasi-negosiasi politik praktis kerapkali menaruh suatu tindakan politik pada harapan titik balik menguntungkan kedua atau beberapa pihak kelompok semata, selanjutnya dikenal dengan tindakan elitis, konfrontasi mulai daripada kebijakan-kebijakan berciri khas pragmatis tentu menghendaki adanya saling ketergantungan menguntungkan pemodal karakter demikian merupakan kapitalisme hanya bertumpu pada keuntungan tanpa memperhatikan secara kompherensif keberlanjutan lingkungan dan kehidupan manusia.
Kekuasaan jauh dari 'jalan tengah' berarti kekuasaan menyimpang tentu berdampak besar pada keputusan politik memungkinkan dapat berupa destruktif, keprihatinan pada keberlanjutan itu tak lepas dari merusaknya alam dan lingkungan, penduduk termarjinalkan dari gencarnya globalisasi maupun kapitalisme marak meluas terjadi pada berbagai segmen ataupun pada pilar pembangunan, kapitalisme mengedepankan suatu perspektif keuntungan sepihak semata, tak hayal bilamana kekayaan alam terutama barang-barang tambang ekonomis dikelola (seiring itu) mengalami sikon mencekam kemiskinan, ketimpangan maupun kemelaratan kerap terjadi.
Suatu cita ideal atau keberlanjutan, hilirisasi berdampak pada meluasnya pembabatan, eksploitasi terus-menerus, penggerukan potensi-potensi sumber daya alam tersebut tak sewajarnya bilamana terjadi kesenjangan pemenuhan hasil signifikan. Peluang penguasaan atas barang-barang tambang itu berkelanjutan, investor sebagai pemodal pada jejaring kapitalisme mendorong sebagai bentuk prospek menguntungkan berupa kekayaan materil diperoleh daripada penguasaan barang tambang tersebut. Sehingga hal terpenting adalah menjaga stabilitas alam lingkungan, bilamana pemanfaatan sumber daya alam barang-barang tambang dilakukan tentu maka peruntukannya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Prinsip ini selain komitmen dan keyakinan merupakan bentuk kepeduliaan dalam mendorong perubahan, kemajuan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya mineral ekonomis untuk pembangunan dan keberlanjutan.
Sehingga, penting untuk selalu mendaras tambang dan ragam problemnya, tentu beragam soal kerap terjadi namun pengelolaan sumber daya alam tersebut perlu mendapatkan keprihatinan intensif tanpa ada andil-andil kepentingan politik praktis di dalamnya. Keterlibatan aktif dalam mendaras tambang membutuhkan suatu keterhubungan antara masyarakat, pemerintah dan korporasi untuk mencapai tujuan kolektif yakni peruntukkan pengelolaan sumber daya alam mineral ekonomis untuk kemakmuran.