Gagasan mewujudkan transportasi massal di sejumlah daerah kembali menyeruak. Penyediaan sarana tersebut dinilai sebagai solusi untuk memercepat pembangunan kota dan memenuhi kebutuhan dan keinginan warga.
Beberapa waktu lalu, tiga kepala daerah di Jawa Timur berembuk untuk membahas integrasi program di kawasan Surabaya Raya. Mereka, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani.
Salah satu poin penting yang dibicarakan dalam pertemuan tiga kepala daerah tersebut adalah terkait manajemen transportasi terpadu, manajemen sungai terpadu, serta pengembangan manajemen pengetahuan untuk meningkatkan kualitas inovasi antardaerah dan infrastruktur jalan.
Unung Istopo Hartanto, Data Mining Manager enciety Business Consult (eBC) menuturkan, ihwal mewujudkan agenda besar tersebut pantas diapreasi. Hanya, sepatutnya, para kepala daerah melihat dari kerangka berpikir strategis tentang kota.
Ada tiga hal yang menjadi catatan. Pertama, soal kemampuan kota dan stakeholder-nya memenuhi kebutuhan dan keinginan warga. Baik warga sebagai individu, keluarga, bisnis, industri, dan investasi.
Kedua, kapasitas dan kemampuan pemerintah sendiri dengan dukungan teknologi mampu menjalankan secara fungsional dan inovasi untuk melayani warga.
Ketiga, adanya output dan outcome yang diharapkan akan berpengaruh terhadap hubungan fungsional. Yang pada akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi, peningkatan output ekonomi, Produk Domestik Regional Broto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Di antara salah satu irisan antara kebutuhan warga dan kesiapan (feasibility) dari pemerintah daerah kita kenal istilah kolaborasi. Yang membutuhkan banyak hal. Pemerintah harus memahami yang dibutuhkan warganya. Seluruh aspek kehidupan (quality of life)," papar Unung.
Dia lalu membeberkan riset eBC tentang kepuasan warga kota Surabaya (Surabaya Citizen Satisfaction Index) yang dilakukan tracing lima tahun belakangan. Di mana, ekspektasi warga Kota Surabaya selalu meningkat. Yang mutakhir mencapai 91,2 persen. Hal ini jelas menjadi tantangan pemimpin baru agar bisa meneruskan kebaikan yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya.
Ada tiga hal, sebut Unung, yang masih perlu ditingkatkan. Di urutan pertama, terkait kemudahan mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha (77 persen). Urutan kedua, terkait murahnya biaya hidup sehari-hari (79 persen). Di posisi ketiga, terkait kondisi lalu lintas (81 persen).