Buat Apa Ikut TKA?

Kebijakan pendidikan kerap memunculkan pertanyaan yang sama yakni sebenarnya, untuk apa? Pertanyaan itu kembali mencuat ketika pemerintah berencana memberlakukan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di tiga jenjang sekaligus, SD, SMP, dan SMA.

Bagi siswa SD kelas 6 dan SMP kelas 9, TKA digunakan untuk jalur prestasi menuju sekolah di tingkat berikutnya. Fungsinya relatif mudah dipahami yaitu sebagai instrumen tambahan seleksi di luar nilai raport atau prestasi lainnya. Di sisi lain kebingungan publik mulai muncul ketika TKA diberlakukan bagi siswa SMA kelas 12. Alih-alih menjadi syarat kelulusan atau seleksi internal sekolah, TKA justru digunakan untuk memvalidasi nilai raport semester 1 sampai 5 yang nantinya dipakai dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi.

Dengan fungsi seperti ini, TKA tidak benar-benar wajib bagi seluruh siswa. Bahkan, dalam webinar resmi "Kupas Tuntas TKA" yang digelar Kemendikdasmen, dijelaskan bahwa TKA di tingkat SMA lebih diprioritaskan bagi siswa jalur prestasi raport atau mereka yang dianggap eligible. Artinya, siswa yang tidak mengambil jalur tersebut bisa saja tidak mengikutinya. Penjelasan semacam ini bukannya menegaskan kejelasan, malah memperkuat persepsi bahwa TKA hanya perlu diikuti sebagian siswa, sementara yang lain bisa mengabaikannya.

Kerancuan juga semakin terasa karena pendidikan menengah berada di bawah Kemendikdasmen, sedangkan urusan seleksi perguruan tinggi diatur oleh Kemendikbudristek. TKA seakan menjadi jembatan antar-kementerian, tetapi seolah tanpa koordinasi komunikasi publik yang jelas. Akibatnya, masyarakat menerima pesan yang rancu, apakah tes ini bersifat wajib, pilihan, atau sekedar formalitas belaka. Apalagi ditambahkan bahwa penggunaan validasi tergantung pada masing-masing Perguruan Tinggi Negeri yang disepakati oleh Majelis Rektor PTN.

Di atas kertas, TKA sejatinya dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan. Tes ini diharapkan menutup celah manipulasi nilai raport, sekaligus memberikan pembuktian tambahan atas prestasi akademik siswa. Dengan begitu, seleksi perguruan tinggi tidak hanya bergantung pada angka di raport, tetapi juga diuji ulang melalui instrumen nasional. Sementara itu realitas di lapangan sering kali berbicara lain. Banyak sekolah melihat TKA hanya sebagai beban tambahan. Orang tua memandangnya sebagai potensi biaya baru, sementara siswa merasakannya sebagai kecemasan ekstra di tengah persiapan kelulusan. Tidak jarang muncul persepsi bahwa TKA justru memperlebar kesenjangan karena siswa dari sekolah dengan fasilitas lebih baik akan lebih siap menghadapi tes dibandingkan mereka yang tidak mendapat bimbingan memadai.

Pertanyaan buat apa ikut TKA seharusnya dijawab dengan visi yang jelas. Jika memang TKA ingin menjadi instrumen nasional yang adil, maka kebijakan ini harus konsisten dalam regulasi, transparan dalam tujuan, relevan dalam bentuk soal, serta memberikan akses yang adil bagi semua siswa. Tanpa kejelasan itu, publik akan terus mempertanyakan urgensinya dan melihat TKA sebagai kebijakan tambal sulam yang menambah keruwetan tanpa memberi solusi.