Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, disebutkan bahwa "Pemerintah negara Indonesia terbentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Adalah sudah menjadi tugas Pemerintah untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan Nusantara, serta mengelola segala Sumber Daya Alam yang ada di dalamnya untuk kemakmuran seluruh Rakya Indonesia.
Syarat Indonesia negara berdaulat, adil dan makmur, tentunya dengan memperkuat dan menjaga keutuhan negara kita serta tidak luput melaksanakan pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sangat penting, mengingat luasnya negara kita 1.919.000 kilometer persegi dan dihuni oleh 17.504 pulau, sehingga kita semua harus bekerja keras untuk melakukan pembangunan yang merata termasuk di daerah 3T, Terdepan, Terluar dan Tertinggal.
Daerah 3T memang sangat menjadi dilema, karena sepanjang pemerintahan RI, baru di era Jokowi -- JK pembangunan infrastruktur di darah 3T baru 'jor-joran' dilaksanakan. Harus kita akui bahwa semenjak era Orde Lama, Orde Baru yang berkuasa hingga 32 tahun, hingga pemerintahan SBY, keberadaan daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Terdalam) sepertinya terabaikan.
Sentraslisasi dan Jawa-sentris berdampak pada dikotomi dan disparitas ekonomi yang jomplang antara di Jawa dengan pulau-pulau lainnya termasuk di daerah 3T. Daerah-daerah pinggiran, terluar dan terdalam mengalami ketertinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur sehingga mereka merasa terabaikan. Syukurlah di pemerintahan Jokowi -- JK ini pembangunan infrastruktur di daerah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) mulai mengalami perhatian sehingga terjadi perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Terbukti dalam 4 tahun terakhir pembangunan di daerah Timur dan Barat serta daerah-daerah perbatasan mengalami peningkatan pembangunan, sehingga disparitas harga BBM tidak terjadi lagi dan mampu mendongkrak perekonomian rakyat di Papua dan daerah terluar lainnya berkat pembangunan infrastruktur.
Membangun dari Pinggiran Semangat Mewujudkan Indonesia Kuat
Dana Transfer ke Daerah Terpencil menjadi prioritas utama dalam mewujudkan cita-cita Pembangunan yang Merata. Untuk itu maka Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan juga Perusahaan-Perusahaan BUMN maupun Swasta untuk mewujudkan Pembangunan Perbatasan Jadi Terasnya Indonesia.
Usainya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan pinggiran serta memperkuat daerah terluar dan terpinggir sebagai syarat pertama dan utama dalam mewujudkan Bangun Perbatasan Jadi Terasnya Indonesia, maka langkah selanjutnya adalah dengan pemberdayaan ekonomi daerah, ekonomi desa dan dengan inovasi dan teknologi yang tepat guna.
Seperti yang dilakukan oleh KORINDO, sebuah perusahaan besar bergerak dibidang perkebunan kayu, kertas koran, hingga perkebunan kelapa sawit yang mampu memberikan peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta mampu mengakses hingga ke pelosok-pelosok tanah air untuk meningkatkan geliat perekonomian rakyat Indonesi di daerah-daerah pinggiran.
KORINDO merupakan perusahaan Indonesia didirikan sejak tahun 1969 dan telah beroperasi selama 48 tahun. Awalnya perusahaan ini bergerak di bidang pengembangan hardwood (kayu-kayu jati dan berdaun lebar lainnya), lalu beralih ke playwood/veneer pada tahun 1979.
KORINDO sudah diakui menjadi perusahaan besar dengan sumbangsih yang diberikan kepada industri pengolahan dan pengembangan sumber daya hutan yang baik, sehingga menjadi sebuah kontribusi bermanfaat bagi perkembangan ekonomi makro/mikro di Indonesia. KORINDO juga dikenal atas keberhasilannya dalam memasok kertas koran domestik serta memenuhi seruan pemerintah untuk melakukan pembaruan dalam industri kertas koran yang sebelumnya sangat bergantung pada produk kertas koran impor.
Tahun 2013 KORINDO membangun kompleks pengolahan kayu secara kolektif di Kalimantan Tengah sebagai tanggung jawab sosial Kecenderungan kebijakan perusahaan dan para pimpinannya ini berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk membangun kompleks pengolahan kayu secara kolektif di Kalimantan Tengah pada tahun 2013.