Langkah Perlahan Menghancurkan Kebhinnekaan
Kasus-kasus terkait SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tidak bisa kita pungkiri dulu memang banyak terjadi di Indonesia. Beberapa kasus lama yang mungkin masih lekat di ingatan kita sebut saja pelarangan pengenaan hijab di sekolah di Bali atau perusakan tempat ibadah di Bekasi. Tidak dapat dipungkiri memang, kita bangsa yang majemuk ini, terkadang masih suka berselisih pandang dan juga paham.
Namun, jika diingat-ingat kasus paling bombastis yang menelan perhatian hampir seluruh masyarakat Indonesia belakangan ini adalah kasus yang menimpa calon gubernur DKI Jakarta pertahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Semenjak bergulirnya kasus penistaan agama tersebut pandangan masyarakat terhadap kasus SARA semakin mengerucut. Masyarakat yang dulunya bersifat netral terhadap kasus-kasus SARA terpecah dalam kubu pro dan kontra yang ternyata jumlah pendukungnya semakin banyak.
Semenjak kasus Ahok, isu-isu panas terkait SARA lainnya bergulir satu persatu. Dimulai dari pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene Samarinda, menyusul bom panci yang dianggap pengalihan isu kasus penistaan agama oleh Ahok, kasus pahlawan kafir yang dilontarkan Dwi Estiningsih, dan yang teranyar pelaporan Habieb Rizieq ke Polda Metro Jaya.
Perguliran kasus-kasus SARA yang semakin memanas belakangan ini menimbulkan reaksi yang jauh berbeda dibanding dulu. Jika pada kasus-kasus sebelum Ahok hanya segelintir masayarakat saja yang mempermasalahkan, setelah kasus Ahok kasus SARA lainnya tampak semakin membesar. Sekali ada yang menyalakan pemantik, api mulai berkobar di berbagai sudut negeri.
Reaksi masyarakat yang banyak dan cepat ini bisa berarti baik. Bisa jadi ini menunjukkan kepedulian kita kepada pihak-pihak yang mungkin ditekan, diabaikan haknya, atau dimusuhi karena suku, agama, ras, dan antargolongan yang dimilikinya. Tapi reaksi ini juga bisa berarti buruk, reaksi ini bukan tidak mungkin perlahan akan memecah kebhinnekaan kita.
Bhinneka Tunggal Ika
Kita paham bahwa negara kita adalah negara yang majemuk. Kemajemukan inilah yang menginspirasi pada pendiri negara dulu mengangkat Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan negara. Tidak tanggung-tanggung, Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya dijadikan semboyan negara tapi juga dimasukkan dalam konstitusi negara Indonesia (UUD 45 pasal 36 A) dan dituliskan di burung garuda lambang negara Indonesia.
Termaktub dalam Semboyan Negara, Lambang Negara, dan Hukum Dasar negara, ini berarti Bhinneka Tunggal Ika bukanlah hal yang main-main. Para pendiri negara kita jelas menganggap kebhinnekan adalah hal yang sangat penting. Saat merumuskan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, para pendiri negara kita sudah melihat adanya potensi perpecahan di negara ini. Mereka sudah lebih dulu melihat bahwa kondisi seperti yang kita alami saat ini suatu saat akan terjadi. Karena itulah jelas-jelas mereka menulis Bhinneka Tunggal Ika di Semboyan Negara, Lambang Negara, dan Hukum Dasar negara. Supaya saat kita memandang ke Lambang Negara, kita diingatkan akan kebhinnekaan. Saat kita membuka UUD 1945, kita membaca Bhinneka Tunggal Ika tertulis jelas. Dan saat menyebut semboyan negara, jantung kita juga mendebarkan Bhinneka Tunggal Ika.
Politik Devide et Impera
Masih ingatkah kita bagaimana cara penjajah dulu menduduki berbagai wilayah di Indonesia? Mereka melakukan devide et impera atau politik pecah belah. Mereka memprovokasi wilayah yang satu agar saling membenci dengan wilayah yang lain. Mereka memecah belah kita dari kelompok besar yang sulit ditaklukkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dengan politik pecah belah ini juga, mereka menjaga agak kelompok-kelompok kecil ini tidak bersatu menjadi kelompok besar yang jelas lebih susah ditaklukkan.