Heranof Firdaus terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatra Barat periode 2016-2021 dalam musyawarah yang berlangung demokratis, Senin 26 Desember 2016, di Aula Gubenuran Sumbar, Jalan Sudirman, Padang.
Sehari-hari Heranof adalah karyawan RRI Padang. Dia menyisihkan rivalnya, Sukri Umar, wartawan Harian Padang Ekspres.
Sebelumnya, Ketua PWI Sumatra Barat dipercayakan pada Ir. Basril Basar MM, yang memangku jabatannya selama dua periode sejak 2006 lalu.
Dalam musyawarah PWI Sumatra Barat itu, Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Sasongko Tedjo, turut memberi arahan. Dikatakannya, PWI sebagai organisasi profesi harus tetap mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wartawan. Disebutkannya pula, di Indonesia hanya ada tiga organisasi wartawan yang diakui secara resmi, yaitu PWI, AJI, dan IJTI.
Khusus di Sumatra Barat terdapat 158 wartawan anggota PWI. PWI adalah organisasi profesi. Anggotanya bekerja sesuai dengan kode etik. Punya aturan yang baku. Pengabdiannya tidak punya batas dan waktu.
Selagi masih mampu, silahkan terus lakukan pengabdian tulus untuk kemajuan bangsa yang besar ini. Silahkan menulis, silahkan membuat berita, silahkan lakukan kontrol sosial melalui opini. Itulah wartawan sejati yang setia dengan profesi tanpa batas waktu dan usia. Sama dengan profesi lain, dokter umpamanya, terus mengobati pasien walaupun sang dokter sudah tidak bekerja lagi di lembaga yang mengaturnya selama ini.
Di sinilah tantangan wartawan anggota PWI masa kini. Anggotanya terbilang banyak. Bahkan banyak juga yang punya kartu 'pers seumur hidup'. Di antara mereka, berapa yang terjadwal berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran melalui tulisan ataupun opini melalui media massa yang ada?
Sangat janggal rasanya pemilik kartu PWI tanpa berita. Untuk apa kartu tersebut?
Ini tantangan yang diharapkan tidak berlarut-larut pembiarannya. Namun demikian, walaupun opini dan pemikiran wartawan yang bersangkutan jarang sekali dinikmati pembaca, tapi jika dia adalah pekerja tetap atau pemilik media massa, maka bisa saja tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, yang bersangkutan tetap melaksanakan profesinya.
Tantangan yang sedang melanda PWI, termasuk di Sumatra Barat saat ini berkaitan dengan sulitnya mendapatkan pendanaan dari APBD berupa bantuan sosial dan hibah. Entah, kalau ada kemampuan atau lobi berkaitan dengan 'program cantolan' pada lembaga pemerintahan yang bersedia memfasilitasinya. Bukan tidak mungkin 'cantolan' bisa dilakukan dengan Biro Humas, Dispora, atau lembaga lainnya yang memungkinkan.
Problema pendanaan sangat terasa melilit banyak lembaga profesi sejak program Bansos dan Hibah diikat dengan beragam aturan yang memusingkan. Entah sampai kapan hal itu diberlakukan. Atau, mungkinkah dana bansos dan hibah bakal ada lagi seperti sediakala?