Kurang lebih tinggal seminggu lagi Tax Amnesty periode kedua akan berakhir. Kurang dari seminggu itu juga, APBN 2016 ditentukan, apakah akan seperti tahun 2015 atau tidak. Seperti kita ketahui, bahwa pada APBN 2015 penerimaan negara kita berbeda jauh dari pengeluaran negara. Hal ini terjadi karena banyak sekali faktor selain belanja pemerintah di bidang infrastruktur yang besar.
Tax Amnesty memasuki masa-masa kritis dimana akhir periode kedua akan berakhir. Di masa kritis ini, bisa dibilang Tax Amnesty tidak berjalan jauh dari periode pertama. Jika dilihat dari jumlah repatrias, pemasukan dari bidang ini cukup sedikit. Misalnya dari Singapura hanya 10 persen dari harta yang dideklarasi yang kembali ke Indonesia.
Kondisi ini tentu menambah kecanggungan pemerintah dalam menyelesaikan APBN 2016. Sementara itu, Jokowi tidak terlihat memikirkan hal ini. Tentu iklim politik akibat fenomena pilkada DKI Jakarta memeras perhatian banyak orang. Sehingga masalah APBN 2016 ini terlepas dari perhatian.
Jika penerimaan negara kurang seperti tahun 2015, menurut Misbakhun akan banyak realisasi anggaran yang bermasalah. Anggaran untuk pendidikan, gaji PNS, pembangunan daerah akan tertunda. Tentu efek ini akan menjadi efek domino ke hal-hal lain. Sebuah hal yang sifatnya makro mempengaruhi yang mikro.
"Ini semuanya akan membawa dampak bagi proses pembangunan. Mudah-mudahan sisa waktu yang ada tersisa ini optimalisasi penerimaan negara bisa terwujud," ujar Misbakhun di sindonews.com
Tentunya pemasukan dari Tax Amnesty akan menentukan. Seminggu terakhir ini adalah saat-saat kritis. Jika pemerintah mampu mencapai angka 120 Triliun, maka kemungkinan akan aman dari defisit sebesar 3%. Semoga pemerintah serius menghadapi hal ini