Besarnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah terkait program yang di jalankan oleh Kementrian Pendidikan yaitu sekitar Rp505,8 triliun. Pada akhirnya memang menjadi satu perhatian sendiri bagi pemerintah dan swasta agar hasilnya bisa maksimal.
Hal itu memang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan swasta, mengingat dari besarnya angka yang disediakan pemerintah tersebut nantinya akan dibagi menjadi beberapa program. Dimana anggaran terbesar memang dialokasikan kepada 2 program khusus yang akan di jalankan oleh pemerintah dalam tahun anggaran tahun ini.
Dimana ke-2 program tersebut adalah : (1) Program Kartu Indonesia Pintar ( KIP) kartu ini nantinya akan di alokasikan kepada masyarakat miskin yang ingin melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi. Besarnya anggaran yang disediakan Rp6,7 triliun, yang nantinya akan diberikan kepada sekitar 818 ribu mahasiswa di seluruh Indonesia. (2) Program Kartu Pra Kerja, program ini akan diberikan kepada mereka yang saat ini sedang mencari kerja atau pekerja pelatihan. Dimana anggaran yang disediakan oleh pemerintah sebesar Rp10 triliun untuk program training dan pelatihan yang di lakukan oleh pemerintah. Anggaran ini diperuntukkan bagi 2 juta peserta yang akan di ikutkan dalam program tersebut.
Memang masalah pendidikan dan peningkatan Skiil sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Sejatinya bukan saja tanggungjawab pemerintah. Namun hal itu juga bisa menjadi tanggung jawab pihak swasta. Hal itulah yang pada akhirnya coba di akomodir oleh pemerintah dengan adanya kebijakan baru yang mendukung sektor pendidikan.
Salah satu programnya adalah dengan pemerintah menerbitkan Super Deduction Tax atau Insentif pengurangan pajak super. Insentif ini memang menarik, khususnya bagi pelaku bisnis di sektor swasta karena ada perlakuan yang fair diberikan oleh pemerintah. Kondisinya adalah ketika perusahaan melakukan investasi dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM). Maka investasi tersebut bisa di konversi dengan pengurangan pajak yang mesti di setorkan kepada pemerintah.
CRM BARANTUM, BUKTI PEMERINTAH & SWASTA BISA BERKOLABORASI DALAM SEKTOR PENDIDIKAN
Besarnya anggaran untuk sektor pendidikan yang telah di tetapkan oleh pemerintah yaitu Rp505,8 triliun atau sekitar 20% dari total belanja negara yang senilai Rp2.461 triliun. Memang menjadi concern kita semua agar pendistribusian anggaran tersebut tepat sasaran. Dimana salah satu caranya adalah sinergi antara pemerintah dan swasta.
Adalah CRM Barantum sebuah aplikasi bisnis yang bisa di manfaatkan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pendistribusian anggaran yang diberikan untuk kedua program khusus seperti yang telah di jelaskan diatas. Hal itu mungkin saja bisa dilakukan karena dengan keunggulan yang di miliki oleh CRM Barantum sehingga kondisi itu bisa di jalankan.
Setidaknya ada beberapa keunggulan yang membuat CRM Barantum bisa sebagai alternatif solusi terbaik untuk memaksimalkan program pemerintah dalam penyaluran dana bagi kedua program tersebut.
CRM Barantum memiliki beberapa fitur khusus yang saat ini cukup ampuh untuk menunjang kinerja dari berbagai jenis industri yang ada di Indonesia.Terbukti saat ini ada sekitar 30-an jenis industri yang menggunakan aplikasi CRM Barantum dan sukses. (2) CRM Barantum mampu menjadi solusi tiap industri karena CRM Barantum bersifat kustomisasi. Sehingga apapun kebutuhan bisnis bisa di layani dengan baik dengan menggunakan CRM Barantum. Seperti itu juga dengan sektor pendidikan, maka CRM Barantum bisa menyesuaikan dengan program yang ada. (3) Fitur-fitur yang ada di CRM Barantum memang telah di desain untuk bisa menjadi alat bantu semua pelaku bisnis dan industri agar bisa memaksimalkan kinerja bisnisnya menjadi lebih baik.
Dengan kondisi itulah, maka penggunaan CRM Barantum untuk menunjang 2 program kementerian pendidikan yang akan di jalankan oleh pemerintah dalam tahun anggaran ini adalah tepat. Karena dengan CRM Barantum ini bisa di cegah beberapa kondisi yang mungkin terjadi : (1) Tidak mungkin akan terjadi salah sasaran penyaluran dana karena dalam fitur CRM Barantum sudah ada tools yang memungkinkan untuk bisa melakukan pengecekan jika terjadi double pendataan. (2) CRM Barantum bisa melakukan monitoring terhadap pihak-pihak yang mendapatkan penyaluran dana tersebut. Karena dalam CRM Barantum telah di sediakan beragam form report yang bisa di gunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis user yang menggunakannya.