Ada logika sederhana tapi penting terkait dengan pejabat yang bertugas di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Logika tsb adalah pejabat Negara yang bertugas memeriksa keuangan pihak lain, haruslah orang-orang yang sudah terbukti memiliki uang dan harta dengan asal-usul yang jelas.
Sudah seharusnya para pejabat BPK memulai tugasnya dengan lebih dulu membuat laporan tentang harta kekayaannya melalui LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara).
Oleh karena itu pertanyaan Ahok yang berbunyi: “Berani tidak Pejabat BPK buktikan hartanya dari mana ?” Menjadi penting untuk dijawab. Jika jawabannya: “Berani dong” Atau “Siapa takut?” Maka para pejabat BPK tinggal membuat LHKPN.
Masalahnya sekarang adalah apakah semua pejabat tinggi BPK itu sudah membuat LHKPN ? Mari kita simak siapa saja yang menjadi pejabat tiggi BPK saat ini dan apakah mereka semua telah membuat LHKPN.
Sekarang ini ada 9 komisioner di BPK. Terdiri dari satu ketua, satu wakil ketua dan tujuh anggota. Ke 9 pejabat tinggi BPK dan jadwal LHKPN yang telah mereka buat adalah sbb:
1.Ketua BPK Harry Azhar Azis (masih menjadi anggota DPR): Sudah membuat LHKPN terakhir tanggal, 29-7-2010
2. Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari Sapto: Sudah membuat LHKPN terakhir pada tangal, 15 Januari 2010.
3. Anggota BPK Agung Firman Sampurna: Sudah membuat LHKPN terakhir pada tanggal 10-9-2013.
4.Anggota BPK, Agus Joko Pramono*: Agus merupakan anggota BPK yang terindikasi bermasalah karena belum melaporkan harta kekayaannya
5.Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi: Sudah membuat LHKPN terakhir pada tangal, 31 -12-2015
6.Anggota BPK Rizal Djalil: Sudah membuat LHKPN terakhir pada tanggal, 29-12-2009