Masih ingat, pada awal April tahun 1988 ada sebuah rapat rahasia diantara para tokoh-tokoh Cina di Jakarta, termasuk para petinggi CSIS dan para Jenderal TNI-AD. Mereka membahas perkembangan serta dampaknya yang terbaru tentang politik ekonomi di wilayah Indonesia.
Terdeteksilah bahwa ada kelompok yang semakin tersisih dari pusat kekuasaan Orde Baru setelah Presiden Soeharto membuat koreksi atas kebijakan, arah dan prioritas pembangunan Nasional RI. Pada sisi lain, ada kelompok yang turut serta dalam kekuasaan selama 20 tahun Orde baru memerintah, sehingga mereka dapat menguasai total sumberdaya ekonomi dan memegang seluruh potensi ekonomi strategis di Indonesia.
Adanya perubahan ini, sangat dirasakan oleh mereka, pada pasca penolakan terbuka konglomerat-konglomerat Cina atas permohonan Pak Harto agar konglocina ikut serta untuk membantu ekonomi Pribumi. Pak Harto selama 20 tahun membesarkan para pengusaha Cina dengan segala kemudahan, keistimewaan, bantuan fasilitas dari pemerintah/negara RI hingga mereka bisa menjadi para pengusaha besar (konglomerasi).
Pak Harto berharap konglomerasi Cina mau membantu membesarkan pengusaha pribumi seperti konglomerasi di Jepang dan Chaebol di Korsel. Harapan Pak Harto agar konglomerasi Cina menjadi lokomotif bagi ribuan UMKM RI. Tapi Konglocina justru serempak menolak, harapan Pak Harto pada saat itu menjadi buyar ! Bahkan permohonan dan anjuran Pak Harto agar Konglocina dapat menyisisihkan hanya 1%-2.5% laba bersih mereka untuk dana pembinaan UMKM ditolak mentah-mentah oleh para konglo Cina tersebut ! (dengan kata lain Pak Harto ditipu sama Konglocina)
Pak Harto tersadar atas kenyataan ini. Komunitas bisnis Cina Indonesia semula disangka "teman" dan bagian integral bangsa Indonesia ternyata tega menjadi musuh yang ingkar janji dan tetap merasa menjadi "bangsa asing"...! Penolakan komunitas bisnis Cina untuk membantu usaha kecil-menengah-koperasi pribumi dinyatakan terbuka serta dimuat pada beberapa harian Kompas serta media mainstream lainnya ketika itu.
Penolakan konglocina khususnya 100 pengusaha Cina terbesar yang tergabung dalam Prasetya Mulia atas permohonan Presden Suharto marak diberbagai media. Pak Harto sangat kecewa dan sedih. Tidak menyangka dikhinati oleh komunitas bisnis Cina yang telah dibesarkannya selama 20 tahnu dengan segala kemudahan dan privilege-nya..! konglocina bukan hebat berbisnis, tapi hebat atas bantuan fasilitas permodalan dan menikmati banyak proyek Pemerintah oleh Pak Harto, dan mereka tega mengkhianati Pak Harto ketika itu.
Selanjutnya, masih ingat, sejarah yang sedang diupayakan untuk sengaja dilupakan yaitu sejak kongres Pemuda Pertama 1926, dan kongres Pemuda Kedua 20 Februari 1927 dan 3 Mei 1928, Jong Cina tidak mau bergabung dan mereka menyatakan dirinya bukan dari bagian bangsa Indonesia, malah para pemuda Jong Cina bergabung dengan penjajah kompeni penjajah Belanda. Sementara Jong Arab yang diwakili oleh AR. Baswedan menyatakan dirinya serta segenap anggotanya adalah sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan ikut berjuang bersama sama untuk melawan kompeni penjajah Belanda.
Para pemuda/i Pribumi Indonesia, saat ini sudah memiliki berbagai kemampuan teknologi dan kemampuan manajemen dan marketingnya serta analisa ekonomi dalam negeri dan dunia sudah sangat piawai. Sudah selayaknya para pemuda/i Pribumi diberi kesempatan dan peluang layaknya seperti peluang menumbuhkan kemampuan ekonomi yang telah diberikan oleh Pak Harto kepada para konglocina ketika itu.
Pembangunan infrastruktur yang telah berjalan saat ini, adalah sebuah pekerjaan yang mudah dan sudah seharusnya dijalankan oleh Pemerintah dan penerapannya adalah sangat mudah serta dapat terukur tinggal membuat perencanaan serta realisasinya dengan segala peralatan berat berteknologi, lalu ada dananya dengan berbagai pinjaman hutang yang cukup besar.
Untuk pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga para pemuda Indonesia yang secara statistik merupakan jumlah terbesar yang terdiri dari para pemuda/i siap kerja, adalah pekerjaan yang sangat sukar karena bisa menyangkut multi dimensi dan bidang. Bagaimana TKW dan TKI yang ada diluar negeri Indonesia tidak ada lagi karena peluang kesempatan berpendapatan dan peluang untuk bekerja di Indonesia sudah sangat terbuka dan tersedia. Bidang kerja pembangunan ekonomi masyarakat ini yang seharusnya simultan dilakasanakan oleh Pemerintah Joko Widodo dengan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah sudah seharusnya membuat perimbangan kekuatan ekonomi didalam setiap simpul masa masyarakat Indonesia sehingga masing masing etnis tidak saling curiga mencurigai antara mayoritas dan minoritas. Dampak dari perimbangan kekuatan ekonomi masyarakat ini adalah terjadi saling persaingan sehat untuk memajukan ekonomi Nasional. (diramu informasi oleh Abah Pitung)