Mohon tunggu...
Mohammad Reynaldo
Mohammad Reynaldo Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa yang ingin menjadi aktivis tapi kadang mageran.

Aku menulis, maka aku ada IG: @mohammadrynldoo Email:mreyhope@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pemerintah Ngawur di Kala Pandemi, Mahasiswa Bisa Apa?

4 Februari 2021   15:30 Diperbarui: 4 Februari 2021   15:31 176
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Sudah terlalu lama kita tertahan dan seperti dikurung di dalam tempat ternyaman yang kita punya, yaitu rumah. Kita tidak bisa pergi ke kampus, berdiskusi mengenai permasalahan yang terjadi di negara kita, khususnya yang disebabkan oleh para elit politik yang semakin lama makin keblinger dengan kekuasaanya dan keserakahanya tanpa memperdulikan nasib rakyat kecil yang mereka tanggung yang sedang menderita, kelaparan serta tidak memiliki kejelasan tentang apa yang haru mereka lakukan untuk bertahan hidup di kala pandemi ini.

Tak pernah bosan kita melihat tingkah konyol para pejabat pemerintahan baik dari tingkat kota/kabupaten sampai ke tingkat pusat baik di layar kaca, surat kabar, atau media daring selalu menyiarkan tentang blunder dan kebijakan yang kontroversial yang di lakukan oleh pemerintah.

Dilani dari Kompas.com, Kebijakan pemerintah selama kurun waktu 6 bulan ini masih jauh dari harapan masyarakat dan bahkan banyak kritik yang diampaikan kepada pemerintahan Jokowi. Dimulai saja dari kasus positif CoVid-19 yang terus mengalami kenaikan, hingga mencapai puncak tertinggi di bulan Agustus. Menurut pernyataan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati yang dilansir dari Kompas.com, beliau menyatakan bahwa, Positivity Rate Covid -19 pada bulan     Agustus mencapai tingkat tertinggi sejak bulan April, yaitu sebear 15,3 persen.

Sementara itu menurut data Satgas Covd-19,dilanir dari laman yang sama, hingga tanggal 1 September 2020 Total jumlah kumulati Pasien positif Covid-19 mencapai angka 17.551 dengan preentase kematian 4,2 persen. Melihat keadaan ini seharus nya pemerintah lewat Menteri Kesehahatan yaitu, Bapak Terawan, mencari solusi untuk mengamakan rakyatnya dari Covid, malah dia seperti hilang ditelan bumi, tanpa kabar. Jika menilik bagaimana respon Menteri Terawan pada awal terjadi pandemi ini yang selalu menganggap remeh dan enteng bahwa pandemi corona ini tidak akan masuk Indoneia atau corona dapat diobati dengan obat ini obat itu, menunjukkan ketidak seriusan si bapak dalam menghadapai pandemi ini.

Tercatatat sudah 3 kali Presiden Jokowi memberikan teguran kepada bapak Terawan untuk memperbaiki kinerjanya, akan tetapi sampai saat ini, ia malah hilang bagai diculik perompak Somalia. Ditambah lagi para warga net ikut merundung si bapak yang bagai diculik petrus 98, atau sindiran yang dilakukan oleh Najwa Shihab, presenter Mata Najwa, yang terlihat seperti berbicara dengan bapak Terawan, padahal aslinya itu hanyalaha bangku kosong. Bukan hanya Menkes Terawan, akan tetapi hampir beberapa menteri pada kabinet Jokowi pada periode ini pernah mengeluarkan statement yang seperti mengaggap virus ini sebagai permasalahan enteng. Lalu mengapa posisi Terawan selalu lolos dari reshuffle? Tanyakan sendiri pada bapak presiden, apakah karena posisi Terawan yang juga menjabat dalam jabatan militer? Semoga saja tidak. Sudah tau kasus Covid 19 di Indonesia masih tinggi, bukannya melakukan aksi nyata menghentikan laju virus, pemerintah malah ingin Pilkada 2020 tetap berlangsung seusai rencana. Bukannya membuka akses sekolah dan kuliah secara luring akan tetapi malah mempercepat Pilkada, sungguh hilang akal. 

Belum lagi tentang permasalahan perundang-undangan yang dikebut walaupun di dalam nya terkandung banyak pasal cacat yang angat merugikan rakyat kecil. Sebut saja UU Minerba yang sudah disahkan walaupun hujan kritik dan di tengah pandemi,sehingga kita tidak bisa memprotes kebijakan undang undang tersebut yang sudah ecara jelas angat menguntungkan bagi mereka para pengusaha kapitalis yang menguasai tambang tambang di tanah ini. Belum lagi Omnibus Law, yang sampai sekarang masih dikebut pembahasannya, walaupun merugikan para buruh dan kelas pekerja. Akan tetapi, para buruh yang sudah muak dengan keputusan DPR yang merugikan mereka  sepertinya sudah bersiap unntuk melakukan aksi kembali untuk menentang UU Ciptaker sekaligus melakukan mogok kerja.  

Lalu aksi apa yang harus dilakukan oleh kita para mahasiswa? Kita sebagai mahasiswa harus selalu bersikap untuk siap sedia membela keadilan serta memihak dan membela rakyat kecil yang tertindas. Ingat poin ke 3 Tridharama, yaitu pengabdian kepada masyarakat, masyarakatsekarang sedang membutuhkan kita sebagai agent of change mereka, untuk memberikan kritik serta membela hak mereka yang perlahan dirampas oleh penguasa. Kita yang sudah geram dengan kekonyolan pemerintah, seharusnya sudah mulai kembali ke palagan jalan raya untuk turun aksi membela rakyat. Selain itu, kita bisa saja untuk terus mengkritik pemerintah,akan tetapi perlu diingat jika kita mengkritik pemerintah, harus dengan data yang benar erta solusi yang bisa kita tawarkan kepada pemerintah agar menjadi lebih baik. Bersuara lah hingga kuping mereka yang tertutup oleh setan nafsu iti hilang, dan dapat kembali mendengarkan suara kita yang sudah bergema ke seluruh ibu pertiwi. HIDUP MAHASISWA!!! HIDUP RAKYAT

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun