Pasca ditolaknya permohanan sengketa pilpres kubu Prabowo-Sandi oleh Mahkamah Konstitusi dan dikeluarkannya penetapan hasil pilpres oleh KPU akhirnya dinamika politik tanah air kembali memasuki babak baru yakni menjalankan roda pemerintahan.
Kubu Jokowi-Ma'ruf Amien yang keluar sebagai pemenang tentunya tidak bekerja secarah sendiri tapi juga didukung oleh berbagai partai yang terhimpun dalam Team Kampanye Nasional yang kelak nantinya akan mendapat "jatah" dalam kabinet.
Disaat yang bersamaan koalisi pendukung Prabowo-Sandi ( oposisi) secarah mengejutkan telah membubarkan diri, atau dengan kata lain partai pengusung Prabowo-Sandi diberikan kebebasan untuk menentukan arah pemilihan apakah akan tetap oposiai atau akan berlabuh ke kubu pemerintah.
Sejak dibubarkannya koalisi BPN signal untuk bergabung ke kubu pro pemerintah mulai diluncurkan diantanya oleh PAN Â dengan bertemunya Zulkifli Hasan dengan Pak Jokowi disusul dengan mesranya kedekatan para petinggi Partai Demokrat dengan Pak Jokowi.
Walaupun untuk saat ini para partai kubu oposisi masih belum menentukan sikap resmi dikarenakan masih menunggu hasil Rakor dan Munas masing masing partai kecuali PKS yang secara resmi tetap "Istiqomah" jadi Oposisi.
Jika nantinya partai oposisi (BPN) merapat ke kubu pemerintah tentu ini akan melahirkan permasalahn baru dikarenakan partai dalam kubu pro pemerintah terlalu "Gemuk" Â dan di kubu Oposisi semakin "kurus".
Secarah konsep demokrasi apabila salah satu kubu terlalu "Gemuk" akan berpengaruh nantinya kepada proses check and balances sehingga menimbulkan kesan " one man show".
Sejatinya demokrasi lahir untuk menghalau kesewenang wenangan diantara para penguasa dan kesewanang wenangan itu dapat di kontrol dengan konsep Check and Balance, namun ketika salah satu kubu terlalu "Gemuk" mungkinkah iniakan berjalan?
KEWENANGAN ADA DI TANGAN JOKOWI-MA'RUF AMIEN
Untuk tetap menjaga kesehatan iklim politik tanah air dengan adanya proses Check and Balances  maka langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah yang sah ( Jokowi-Ma'ruf Amien) ialah dengan menolak kehadiran partai kubu oposisi masuk ke koalisi pro pemerintah.
Sekalipun tindakan penolakan terkesan menyakitkan tapi cuman itulah salah satu cara untuk tetap menjaga konsep Check and Balances dalam iklim politik, masalhnya apaka Pak Jokowi-Ma'ruf amien berani? Ataukah mereka punya solusi lain? Wallahu A'lam.
