Dalam Pemilu, dasar pijak dan payung hukum pelaksanaanya adalah UU Nomor 7 tahun 2017, dimana Bawaslu kabupaten/kota diatur sebagai lembaga tetap. Sedangkan pelaksanaan Pemilukada memiliki payung hukum yang berbeda yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016, dalam UU tersebut, Bawaslu kabupaten/kota Masih bersifat lembaga ad hoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota.
Hal yang menjadi tantangan bagi Bawaslu adalah berkenaan dengan payung hukum yang berbeda tersebut adalah perbedaan kewenangan yang dimiliki.
Dalam mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu berupaya melakukan Judicial Review berkenaan pasal-pasal yang mengatur nomenklatur kelembagaan dalam UU Pemilukada agar disamakan dengan nomenklatur dalam UU Pemilu. Dalam UU Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutus perkara administrasi melalui sidang adjudikasi, sedangkan dalam UU Pemilukada kewenangan tersebut belum dimiliki.
Selanjutnya yang menjadi tantangan bagi Bawaslu adalah sistem kerja. Bawaslu dalam UU Pemilu bekerja berdasarkan hari kerja, sedangkan dalam UU Pemilukada, Bawaslu harus berkerja setiap hari kalender.
Hal terberat yang harus dilakukan oleh Bawaslu adalah meningkatkan kepercayaan publik kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan penegak aturan kepemiluan. Jargon, "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu" harus benar-benar membasis.
Artinya, kedekatan rakyat dengan Bawaslu tidak boleh hilang. Karena, spirit berdirinya Bawaslu sebagai lembaga yang merepresentasikan kehendak rakyat untuk mewujudkan Pemilu yang benar-benar adil dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Dibalik upaya menggoyahkan Bawaslu secara kelembagaan dengan kritikan beberapa aktivis dan penggiat Pemilu, berkenaan dengan efektifitas kinerja Bawaslu.
Bawaslu harus bisa menjawab kritikan tersebut dengan informasi pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Bawaslu. Bawaslu, harus up date bak seperti Wartawan dalam memburu berita. Up date secara faktual berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan serta capaian-capaian yang telah berhasil dilakukan oleh Bawaslu, dalam mewujudkan keadilan Pemilu.
Batu Loncatan Bawaslu melalui Penghargaan keterbukaan Informasi Publik
Dengan dianugrahkanya Bawaslu sebagai salah satu badan publik yang informatif, harapan berikutnya adalah spirit Bawaslu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berkenaan keraguan masyarakat. Upaya yang mesti dilakukan oleh Bawaslu adalah peningkatan Kapasitas SDM dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terutama berkenaan dengan pengawasan dan pencegahan.
Bawaslu harus bisa menjawab pertanyaan dengan hasil kinerja dan capaian Bawaslu dalam meminimalisir terjadinya dugaan kecurangan. Dalam Pemilihan kepala daerah serentak 2020, di Provinsi Sumatera Barat akan digelar Pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota di 13 daerah kabupaten/kota.
