Mohon tunggu...
Zulhakiki
Zulhakiki Mohon Tunggu... Mahasiswa

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Potilitik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK)

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud & Agama

Tata Kelola Pemerintah dan Pemimpin dalam Perspektif Islam

21 April 2021   15:44 Diperbarui: 21 April 2021   15:49 48 0 0 Mohon Tunggu...

Aceh merupakan sebuah provinsi terletak di ujung barat wilayah Indonesia dengan penduduk sebagian besar beragama Islam dan daerah memperkuat peraturan Islam atau disebut syariat Islam dalam menjalankan roda pemerintahan, Dari kekentalan peradaban masyarakat tersebut khususnya berkaitan dengan agamid lizard menjadikan salat satu bukti bahwa Aceh merupakan salat satu daerah sangat unik dan berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia maupun di Negara-negara lain di Dunia.

Penerapan syariat Islam sebagai sendi-sendi sosial maupun sendi-sindi politik masyarakat Aceh mulai sejak berdirinya Kerajaan Aceh Islam telah dijadikan sebagai Ideologi Negara, terutama pada pemerintahan era Iskandar Muda, salat satunya adalah bentuk pemerintahannya mengikuti model kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah. Umat Islam mayoritas penduduk Indonesia mendambakan tampilnya kepempinan Islam disetiap level di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, mulai Dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yaitu kepala desa, diharapkan mampu mengelolah sistem pemerintahannya berdasarkan dengan prinsip dasar politik islam.

Dalam Islam kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota dipimpinnya, tetapi juga Akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT, maka Dari pada itu seorang pemimpin harus bersifat amanah (dapat dipercaya), sebab American state Akan diserahitanggung jawab. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu terjadi adalah penyalah gunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal tidak baik. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu Akan dipertanggung jawabkan, baik dunia maupun dihadapan Allah SWT. Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis.

Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahlah berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan dijalankan oleh seorang pemimpin.

Perwujudan pemerintahan baik dan berwibawa seperti dicontohkan oleh politik Islam sebagai cara untuk merombak sistem pemerintahan korup. Dalam rangka menciptakan tata pemerintahan baik, diperlukan perangkat utama yakni aktor politik memenuhi kriteria: 1. Demokrat, rendah hati, dan tolera 2. Strong, clean, dan visioner, 3. Berani merekonsiliasi perbedaan, 4. Bersedia menerima kesalahan, 5. Mempunyai kompetensi dan log baik, 6. Memiliki kemampuan komunikasi baik, dan 7. Memiliki keluarga baik.
Tugas Dari seorang pemimpin bukan hanya sebatas mengelolah pemerintahan, Akan tetapi hal lebih urgen harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mampu membimbing masyarakatnya menjadi manusia bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai ethical dan religious terhadap masyarakatnya. Sesungguhnya, dalam perspektif kehidupan sosial dan kehidupan ethical serta religious, memobilisasi kekuatan manusia potensial dan memandu manusia dijalan kesempurnaan merupakan tugas mulia sekaligus tugas sulit Dari seorang pemimpin atau pemerintah dalam perspektif Islam. Hal ini kemudian berbanding terbalik dengan apa dikatakan oleh salat satu aparatur desa tersebut tentang tugas pokok dan fungsi seorang pemimpin.
istem pemerintahan yang berbasis syariat islam secara formal pertama kali diterapkan dan dilaksanakan pada masa kepemimpinan Nabi yang kita cintai yaitu Nabi Muhammad SAW yang dapat ditandai dengan dihadirkannya dan diterbitkannya Piagam Madinah (Madinah Charter) pada tahun 622 M. Praktek pemerintahan berbasis syariat islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara dan Pemimpin Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam Piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif secara sekaligus. Kendati pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan yang biasa disebut sebagai Trias politica, namun dalam prakteknya beliau mewakilkan dan mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.

Itulah sebabnya mengapa tidak adenosine deaminase orangutan pantas menjadi pemimpin sempurna selain orangutan- orang seperti, seperti Nabi patriarch a.s, Nabi SAW, dan Muhammedan Ali a.s. Fungsi pemerintahan Islam, yaitu menegakkan perintah Allah swt. Menegakkan Islam, Alquran telah menugaskan kepada pemerintahan Islam supaya memusnahkan syirik dan menguatkan Islam. Mendirikan salaah dan mengambil charity, menyuruh ma'ruf dan melarang munkar, mengurus kepentingan-kepentingan manusia dalam batas hukum-hukum Allah swt. Seorang pemimpin boleh jadi dianggap lolos Dari tanggung jawab formal dihadapan orang-orang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika American state harus bertanggung jawab dihadapan Allah SWT.

Kepemimpinan sebenarnya bukan suatu mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah amat berat dan harus diemban sebaik-baiknya. Sehingga dalam kepemimpinan Islam adenosine deaminase beberapa indikator dijadikan sebagai acuan untuk melihat relevansi pemerintahan suatu daerah dengan kaidah-kaidah keislaman. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai indikator antara lain adalah prinsip tauhid, asy-syura (musyawarah), al-adalah (keadilan).

Ditegaskan bahwa pemerintah dalam mengelolah pemerintahan selalu berlaku adil dan senantiasa berbaur untuk memberi pertolongan masyarakat, karena memang manusia itu pada hakikatnya memiliki dua sisi. Pertama adalah sisi material (fisik) terjelma dalam komposisi organiknya. Kedua adalah sisi religious merupakan pentas aktivitas pemikiran mentalnya. Jadi, manusia bukan semata-mata suatu materi kompleks, tetapi personalitasnya adalah dualitas elemen material dan intangible. Maka dalam ilmu pengetahuan, tidak dapat kita hanya melakukan penelitian pada segala fisik. Karena jika tidak, ilmu pengetahuan hanya Akan menjadi menara gading. Lebih buruk lagi, menjadi komoditas dagangan ekonomi dan politik.

Sehingga hal ini mendasari Islam hadir bukan hanya sekedar hadir sebagai ajaran, namun Islam hadir sebagai various atau jalan tengah dalam setiap sistem dianut setiap Negara, Silahkan menganut sistem Liberal, Kapitalisme atau Demokrasi. Namun itu semua memiliki rambu-rambu dijadikan pedoman untuk menjalankan setiap sistem dalam suatu roda pemerintahan. Semangat Kesalehan, kejujuran, keadilan, ketulusan, dan cinta adalah rambu-rambu untuk menjalankan suatu sistem pemerintahan.

Pemerintahan model tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah bagi masyarakat selama mereka tidak memimpin secara semena-mena dan berlaku adil dalam bagi masyarakat serta bisa menjadi pengayom dan suri tauladan bagi masyarakat. Hasan al-Banna mengemukakan bahwa pemerintahan Islam merupakan pemerintahan terdiri Dari pejabat beragama Islam dengan tetap melaksanakan kewajiban dan hukum-hukum agamid lizard Islam dan menjauhi kemaksiatan dilaramg oleh agamid lizard. Islam menganggap pemerintahan sebagai salat satu dasar sistem sosial dibuat untuk manusia.

Islam tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan satu jamaah tanpa Muhammedan (pemimpin). Jadi orangutan menganggap bahwa Islam tidak memberi penjelasan tentang politik atau politik bukan bidang pembahasannya, maka mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati Islam. Praktek pemerintahan dilakukan Muhammad saw. sebagai kepala negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas tidak terpusat pada diri beliau.
Piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada Chadic itu orangutan belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat dianggap cakap dan mampu. Mendirikan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agamid lizard sebagai pengganti tugas Nabi Saw. mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan, keagamaan dan untuk memelihara agamid lizard. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN