Mohon tunggu...
Zulfikar
Zulfikar Mohon Tunggu... Buruh - 😋 bukan konten kreator 😋

Hanya seorang budak korporat biasa yang mencoba bertahan hidup dan membahagiakan keluarga

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pemerintah Tidak Mungkin Memihak Buruh

3 Desember 2021   01:30 Diperbarui: 3 Desember 2021   01:33 272
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Beberapa waktu belakangan mencuat ke permukaan perihal rendahnya kenaikan UMP di tiap daerah, tidak terkecuali di Banjarmasin. Hal ini memicu beberapa perdebatan khususnya di kalangan buruh.

Banyak yang berkomentar sinis terkait keputusan pemerintah itu, terlebih di media sosial.

"mau beli kopi pun paling cuma dapat sepertiga," celetuk seorang netizen.

Para buruh dan pekerja seharusnya sadar, tidak mungkin pemerintah akan memihak kepada mereka.

Mau kasus apapun, dimanapun, pemerintahan manapun di seluruh dunia, tidak akan berpihak pada buruh. Miris memang, tapi itulah kenyataannya.

Ada 4 penyebab kenapa pemerintah tidak mungkin memihak kepada buruh, mari simak tulisan ini sampai selesai.

Ongkos Politik Mahal

Di dalam dunia demokrasi, khususnya di Indonesia, ongkos politik sangat mahal.

Menurut Jeffrey A Winters, di Indonesia demokrasi sudah dibajak oleh oligarki. Media massa yang dijadikan agen perubahan, malah menjadi alat elit politik. Sementara mahasiswa, justru terlalu sibuk mengurus kampus tanpa memikirkan rakyat umum.

Dikarenakan ongkos politik yang begitu mahal, hanya ada 2 kemungkinan seseorang dapat mencalonkan diri menjadi wakil rakyat.

Kemungkinan pertama, calon tersebut adalah orang kaya (pengusaha). Kedua, ada sponsor di belakangnya yaitu pengusaha.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun