Mohon tunggu...
Zulfan Ajhari Siregar
Zulfan Ajhari Siregar Mohon Tunggu... Penulis Buku

Penulis beberapa buku sastra kontemporer, sejarah dan budaya

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara Pilihan

Covid-19 Masih Menggila, Mengapa Harus Ngotot Pilkada Desember 2020?

16 September 2020   18:53 Diperbarui: 16 September 2020   21:25 29 0 1 Mohon Tunggu...

Seorang Lansia Ilham Siregar, yang ditemukan di sudut Kota Rantau Prapat, yang justru kawasan orange. Dia terlihat bersedih, sembari mengutarakan turut berduka cita atas meninggal dunianya Sekda DKI Saefullah. Namun warga yang hanya berprofesi sebagai Tukang Kelang itu sepertinya merasa heran, dia mengeluhkan mengapa kita harus ngotot menggelar Pilkada serentak disaat semakin meningginya aksi Covid 19 ini, kata dia.

Terlepas dari keluhan Ilham Siregar, yang Lansia itu, memang seharusnya Pemerintah sudah perlu mengevaluasi, jadwal Pilkada Serentak awal Desember 2020 ini, bila dievaluasi dan ditunda, rakyat banyak sangat menghargai itu.

Siapa sebenarnya rakyat yang keberatan bila Pilkada Serentak itu ditunda, yang namanya rakyat tidak berpikir seperti itu. Kalau Pilkada itu ditunda, yang sepertinya keberatan mungkin adalah para Inkamben, itupun ada Inkanben yang menginginkan Pilkada itu ditunda.

Penundaan Pilkkada itu, dengan memperhitungkan keganasan Covid 19 yang semakin menggila, itu tidak melanggar azas demokrasi. Misalnya saja, disebabkan penundaan Pilkada serentak itu setiap Kabupaten Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, harus dipimpin Plt Bupati atau Walikota, adalah jawaban yang perlu dipertanyakan, kalau disebutkan personelnya tidak cukup.

Rakyat Indonesia saat ini mengharapkan adanya vaksin, yang dikatakan akan bisa beredar pada bulan Januari 2021. Mengapa tidak kita utamakan mendahulukan vaksin itu.

Di berbagai daerah, memang ada pertanyaan-pertanyaan miring menyangkut Covid 19, salah satu pertanyaan yang muncul. Kalau benar adanya Covid 19 itu, mengapa harus dipaksakan Pilkada serentak di bulan Desember 2020 ini.

Iklan Pencegahan penularan Covid 19 terus-terusan disosialisasikan di Media Masa, apakah itu TV maupun Media cetak. Salah satu himbauan ialah, jangan berkerumun, jangan berkumpul-kumpul. Itu selalu ditanamkan kepada masyarakat. 

Omong kosong, bila kumpul-kumpul itu tidak terjadi dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada Serentak ini, karena objek sasaran dari para Kontestan adalah suara dari masyarakat. Mau tidak mau, pasti kumpul-kumpul itu dilakukan. Justru disinyalir ada beberapa Petahana tetap membuat acara yang bersifat mengumpul masa. Semakin dekatnya penetapan calon Bupati walikota, hal itu terjadi. Hanya saja tidak mencuat ke permukaan, dan tidak siapa pun kuasa untuk memerotes hal itu. Rakyat? memikiri perut saja saat ini sudah susah.

Mata rantai dampak Korona ini ke sektor ekonomi sudah luar biasa kandasnya, terutama di kalangan orang-orang kecil. Penarik becak, yang kehilangan banyak pelanggan akibat terhentinya proses belajar mengajar yang normal. Pedagang kecil yang punya ketergantungan di Sekolah-sekolah.

Suatu contoh pelanggaran demi pelanggaran, walaupun dihimbau jangan dahulu, melakukan aktivitas belajar di Sekolah. Lihat saja, apakah hal itu dipatuhi penyelenggara TK, Paud secara penuh? Kalau kami tidak mengajar di Sekolah, siapa yang mau bayar Uang Sekolah anaknya, kami mau makan apa? honor kami dari mana, kata beberapa Guru TK Paud, bila hal itu diprotes kepada mereka. Itu juga mengandung kebenaran, yang tentunya proses dari rangkaian aktivitas kampanye para Peserta Pilkada ini, tidak bisa dijamin tidak menciptakan suanasana ngumpul-ngumpul, atau berkerumun.

Bahasan tentang ngumpul-ngumpulnya masyarakat, sudah sangat dibahas di kalangan masyarakat itu sendiri. Pendapat yang muncul selalu menyalahkan Pilkada Serentak disaat masih menggilanya Covid 19, apalagi akhir-akhir ini, katanya korban semakin berjatuhan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN