Kendala Optimisme Peningkatan Ekonomi dalam Kompetitif Keberuntungan Nakal

Presiden Joko Widodo, membuat manuver kebijakan Paket perbaikan, atau peningkatan perekonomian negeri ini satu paket dengan penanggulangan Covid 19. Ini bukanlah suatu hal yang mudah, ibarat menyeberang, Merenangi Sungai, pada alur Sungai yang banyak Buayanya. 

Walaupun berulang kali sebagai Kader PDIP, Megawati menyebut presiden Jokowi adalah pekerja Partai. Namun kita meyakini pada perakteknya, gelar Pekerja Partai itu bagi Presiden Jokowi pasti akan dia artikan secara luas. 

Dalam Bentuk Keharusan dirinya sebagai Presiden yang harus berpijak pada seluruh kepentingan bangsa ini, Dan ungkapan Pekerja Partai itu, rasanya tidak perlu disahuti melalui imajinasi yang berlebihan, apalagi statemen yang bisa menguak semakin terbukanya ruang kesenjangan diantara anak Bangsa Indonesia ini. 

Penulis adalah seorang Kader Organisasi Politik terkuat di masa orde baru, yang berakhir "Mengundurkan Diri" Orpol tersebut justru merupakan rumah baru dari perpindahan penulis dari Partai Persatuan Pembangunan dalam barisan Bakhtiar Khamsyah, eks Mensos RI. 

Mengapa seperti itu, ketika itu perpolitikan di Negeri ini harus dicermati dengan kecerdasan, akan tetapi orientasinya adalah wujud perjuangan, untuk membela kepentingan Bangsa. 

Berbicara A, dikubu yang berseberangan dengan kepentingan Pemerintah, bisa dinilai salah. Berbicara juga dalam kata "A". Dikubu Penguasa, kalaupun sedikit goncang, akan disepakati sebagai bentuk aspirasi internal. 

Inilah bentuk kesecerdasan yang lahir dari keinginan pengabdian Untuk Nusa dan Bangsa, agar bisa mewujudkan aspirasi masyarakat itu, yang penting bola harus Goal.

Nah dari istilah "Bola Harus Goal" pada Era saat ini, sangat mengusik sistem demokrasi yang ada. Bahkan permainan demi permainan yang lepas kontrol, terasa menghambat mekanisme Perjuangan Seorang Presiden, sebagaimana yang kita yakini Presiden Jokowi pasti merasakan hal itu.

Presiden, cara berpikirnya tidak lagi sama seperti Gubernur, atau Bupati. Presiden menggunakan pemikiran untuk kepentingan seluruh Bangsa. Sementara Gubernur, Bupati dan Wali Kota berfikir untuk kepentingan Wilayah dan Daerah. 

Di mana di sana ada ruang-ruang kepentingan, yang terkadang cukup luas. Bahkan ruang kepentingan itu selalu di terabas, justru dalam manuver yang dahsyat tanpa memikirkan konsekwensi yang harus ditanggung oleh warga wilayah dan daerahnya. 

Lantas, ketika hukum mampu mengintip permasalahan itu. Terlepas dari memang sengaja hadir atau dihadirkan. Barulah muncul semacam "Penyesalan individual", itupun kalau menyesal, terkadang seperti sudah dirancang. Sekian Milyar, baru sekian tahun, lepas itu aman.