[caption id="" align="aligncenter" width="540" caption="Gambar aktifitas penambangan perusahaan Freeport (Gambar/Kontan)"][/caption] "Jangan mau didikte oleh siapapun atau katanya pemilik modal atau pihak-pihak tertentu, apalagi pihak asing. Saya selama 10 tahun tidak ada yang mendikte saya. Itu amanah saya, dan itu sikap saya, meskipun saya diawasi oleh DPR, oleh lembaga negara dan rakyat," jelas SBY (Liputan 6, Minggu 6 April 2014).  Komentar ini merupakan pernyataan SBY saat wawancara Presiden RI yang dirilis lewat media Youtube. Berita harian Kontan edisi 07 April 2014 berjudul "Kontrak Freeport dan Vale akan diperpanjang" seperti titik puncak dari proses negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang asing, Freeport dan Newmont. Kabarnya pemerintah telah melakukan upaya negosiasi dengan dua perusahaan namun apa yang terjadi, ternyata malah bukan menutup cerita dengan kisah pengakhiran kontrak pada tahun 2021, tetapi diberikan tambahan kontrak hingga dua puluh tahun kemudian! Hingga tahun 2041 dua perusahaan asing akan tetap beroperasi dengan tanpa ada perubahan dari klausul konpensasi. "Para pengusaha ini minta kepastian perpanjangan karena telah membenamkan dana investasi besar. Ini poin titik temu kami," ujar Sukhyar ke KONTAN. Komentar salah satu Dirjen kementerian ESDM tampak sangat jelas bahwa pemerintah era SBY memang tidak punya iktikad untuk menjaga martabat bangsa dihadapan perusahaan asing, mengistimewakan perusahaan asing kendati pembagian hasil tidak pernah adil dalam waktu berpuluh-puluh tahun. Kita bukan anti perusahaan asing namun ditengah era transparansi seperti sekarang semua rakyat tahu bahwa ada ketidakadilan pembagian hasil dalam kontrak dua perusahaan asing di atas. Berita ini semakin membuat saya sebagai warga negara sinis dengan dua periode kepemimpinan SBY. Pasalnya SBY telah menyuarakan sikapnya untuk renegosiasi kontrak tambang perusahaan asing sejak periode pertama kepemimpinannya, namun apa yang terjadi, hingga kurang dari enam bulan sisa jabatannya sebagai  presiden justru kabar buruk yang terdengar. Rezim SBY gagal melakukan renegosiasi, tapi sebaliknya memberikan lembaran baru kontrak perpanjangan! Menyalahi Undang Undang Dari sudut manapun, apa yang dilakukan pemerintah, jika benar memberikan perpanjangan kontrak, adalah sebuah kesalahan besar dan melanggar konstitusi Republik Indonesia yang sakral. Konstitusi yang mengamanahkan agar tanah, air dan mineral yang ada di perut bumi dikuasai oleh negara. Apalagi sejak tahun 2008 Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan uji materi UU Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Suara Merdeka, 25 Maret 2008). Tak Terdengar Terkesan berita tentang negosiasi kontrak ini tidak terekspose lantaran publik tengah disibukkan oleh pemilihan legislatif esok hari, belum lagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa diharapkan lagi karena sedang reses dan kembali ke daerah untuk kampanye--tentu saja semakin melekatkan predikat DPR periode ini sebagai DPR yang tidak bisa diharapkan! Jika ini benar terjadi maka SBY dan DPR periode ini adalah yang terburuk sepanjang zaman. Hukumlah mereka dengan suara anda di kotak aspirasi demokrasi, rakyat adalah tuan atas tanah airnya, sementara politisi adalah pesuruh rakyat. Semoga ada tindakan dan klarifikasi dari SBY atas berita ini, sebab SBY masih presiden kita hingga presiden baru terpilih. Akhir kata, semoga SBY yang baru saja memberikan nasihat kepada Capres kedepan untuk menghindari menjadi boneka lewat pernyataan di Youtube dan DPR mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa, karena kegagalan dalam negosiasi kekayaan alam adalah bencana bagi ratusan juta rakyat Indonesia. Apakah rezim SBY mau dikenang sebagai presiden yang didikte oleh perusahaan asing atau sosok merdeka yang menempatkan rakyat dan martabat bangsanya di atas segalanya? Hanya SBY yang bisa menjawab dalam waktu enam bulan sisa waktu jabatan yang dimilikinya.
