Mohon tunggu...
Zidan Pratama
Zidan Pratama Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2020

Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pendidikan Gratis di Banten, Apakah Terealisasikan dengan Benar?

30 November 2020   20:57 Diperbarui: 30 November 2020   21:10 54
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Terlebih pada masa pandemi ini, dimana pembelajaran daring membutuhkan alat dan kuota internet yang memadai untuk bisa menunjang pembelajaran daring, hal ini memberatkan untuk siswa yag kurang mampu karena untuk sekolah pun dia susah terlebih untuk membeli alat dan kuota internet untuk pembelajaran daring sehari-hari. 

Tak jarang banyak siswa yang terganggu pembelajarannya karena membantu orang tua untuk berdagang atau berwirausaha. Seharusnya alokasi Bosda ini bisa membantu siswa yang kurang mampu untuk dapat mengikuti pembelajaran daring seperti biasa tanpa menganggu kegiatan belajar dan membebani biaya orang tua.

Kita lihat di Serang sendiri SMA/SMK Negeri masih menjadi favorit masyarakat. Dimana mereka menganggap bahwa SMA/SMK Negeri adalah sekolah yang bermutu dan bakal menjamin untuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Akibatnya siswa yang lebih mampu lebih memilih untuk masuk ke SMA/SMK Negeri dan membuat siswa yang kurang mampu susah untuk masuk ke SMA/SMK Negeri. 

Faktanya kita lihat di SMA Negeri 1, 2 dan 3, parkirannya penuh dengan kendaraan baik beroda 2 atau beroda 4 yang digunakan oleh para siswa. Ini menjadi indikasi bahwa yang bersekolah di SMA/SMK Negeri terutama yang favorit umumnya adalah siswa yang mampu.

Seharusnya Pemprov dapat mengatur program ini supaya berjalan dengan baik. Tidak ada kejadian yang membuat program ini menjadi program yang gagal karena tidak sesuai dengan apa yang ditujukan oleh Gubernur Banten. 

Dan akan lebih baik lagi  jika program ini dapat berjalan dengan akuntabel dan transparan supaya tidak ada yang menyalahgunakan, serta Pemprov dapat bertindak tegas jika ada oknum-oknum yang menyalahgunakan program ini. 

Semoga program ini bukan hanya sekedar janji politik yang diucapkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim saat itu, tetapi menjadi program yang dapat terealisasi dengan sempurna untuk warga yang kurang mampu serta dapat merubah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Banten menjadi menjadi lebih baik dan dapat berkompetensi dengan daerah-daerah lainnya.

*Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun