Cengkeh dan Etatisme Kapitalis

Berbicara tentang cengkeh berarti berbicara tentang salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Karena inilah cengkeh yang merupakan tanaman asli negeri ini, banyak dibudidayakan di berbagai pelosok wilayah nusantara. 

Kendati demikian, keunggulan komoditas cengkeh ini mengalami disparitas harga di pasaran. Sementara itu, segala bentuk transaksional yang terjadi di pasar dikuasai sepenuhnya oleh pemilik modal, dan petani cengkeh hanya bisa pasrah karena posisinya lemah. Lalu di manakah posisi dan keberpihakan pemerintah dalam hal ini?

Untuk menimang peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi di pasaran, mari kita menggunakan bacaan "Etatisme Kapitalis". 

Etatisme adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan.[WikipediA]

Etatisme kapitalis dengan ciri negara cukup banyak melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar dan secara langsung menangani sejumlah kegiatan ekonomi, namun dalam batas tertentu pemerintah tetap mengakui fungsi pasar dan hak milik perorangan.

Lalu seberapa efektifkah etatisme kapitalis ini dalam mengontrol harga cengkeh di pasaran? Terlebih dulu, mari kita pelajari mekanisme pasar di Indonesia.

Pada dasarnya, alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan paling tidak melalui dua jenis mekanisme, yaitu melalui "mekanisme pasar" dan mekanisme birokrasi (regulasi pemerintah). Dengan sejumlah kondisi yang disyaratkan, mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya yang efisien.

Namun, kegagalan pasar juga bisa terjadi dalam pengalokasian sejumlah barang dan jasa. Ini bisa disebabkan karena adanya public goods beserta eksternalitasnya. Jenis barang dan jasa inilah (beserta mixed goods) yang akan didistribusikan melalui mekanisme birokrasi.

Karena mekanisme pasar yang berbeda, harga pasar yang tercapai pun menjadi berbeda - beda. Terkadang harga barang/komoditas rempah yang terbentuk di pasar bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen (industri dan penadah) atau bahkan kerugian bagi produsen(petani) juga.

"Oleh karena itu, hemat saya, pemerintah dalam batas-batas tertentu terkadang perlu melakukan intervensi dalam pembentukan harga. Tujuannya agar harga yang terbentuk tidak akan merugikan konsumen maupun produsen."