Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRKTM) atau yang lebih dikenal dengan Tim Pemberantasan Mafia Migas atau Tim Anti Mafia Migas pimpinan Faisal Basri merekomendasikan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis RON88 atau yang di Indonesia lebih di kenal dengan sebutan Premium. Hal itu, disarankan dilakukan demi mengurangi subsidi yang terus membebani APBN dan memberangus mafia migas.
Namun, rekomendasi itu memicu berbagai reaksi penolakan. Rekomendasi itu bahkan dituduh ditunggangi oleh agenda asing yang ingin semakin mengeruk keuntungan dari kekayaan migas di Indonesia. Baca diberita ini . Langkah itu juga dinilai akan 'membunuh' Pertamina, perusahaan negara yang mengurusi minyak, secara perlahan.
Analisisnya sederhana saja sebenarnya, dengan dihapusnya premium, maka otomatis pangsa pasar bensin sejenis pertamax akan terbuka lebar. Dengan demikian, asing yang menguasai BBM jenis ini akan mendapatkan angin segar. Bisnis mereka, dalam hal ini SPBU asing pun akan tumbuh pesat. Selama ini mereka masih kesulitan bersaing dengan Pertamina karena adanya bensin bersubsidi.
Dengan adanya penghapusan premium, Pertamina yang selama ini menjadi pemain utama dan menguasai pangsa pasar SPBU pun akan tergerus. Pertamina tak memiliki kemampuan banyak memproduksi BBM jenis pertamax. Kilang minyak di dalam negeri pun terbatas. Kilang Pertamina adalah kilang tua yang hanya mampu hasilkan produksi RON 92 - 96 sebesar 200.000 barel per bulan padahal konsumsi BBM kita jutaan barel.
Di samping RON 92, Kilang Pertamina juga menghasilkan Naptha dengan RON sekitar 75 sejumlah 3.5 juta barel per bulan. Naptha merupakan material pokok yang akan diblending dengan RON 92 sehingga menjadi premium RON 88. Jika Premium RON 88 dihilangkan, maka produk valuable Kilang Pertamina jadi jeblok atau hancur. Akibatnya asing akan merajalela, apalagi mereka tidak punya kewajiban dan kemauan untuk supply BBM ke pelosok tanah air.
Bisa ditebak, dengan kondisi itu Pertamina jelas sangat tidak siap dan akan kolaps jika premium dihapuskan. Dengan analisis itu, wajar jika rekomendasi tim yang dipimpin Faisal itu tak tepat dan sarat dengan kepentingan asing.
Jika kebija kan itu akan terus dijalankan, bukan sekarang saat yang tepat.Kepentingan nasional harus diatas segalanya, baik ketahanan energi, eksistensi BUMN maupun jaminan penerimaan negara.
Lagian, Tim Pemberantasan Mafia Migas kok malah rekomendasinya menghapuskan subsisi BBM. Ya kurang pas lah, harusnya bersihkan itu mafia yang ada di tubuh Pertamina dan Petral. Lindas mafia impor migas. Cegah asing semakin mengeruk keuntungan dari kekayaan Migas Indonesia. Gandeng kejaksaan dan KPK untuk memberantasnya. (Hantam Mafia Migas KPK-Kejaksaan Digandeng? ) Mereka selama ini nyaman dan tenang menghisap kekayaan Indonesia, itu yang diberangus! Baru jempolan.
