Menjawab Pantun Sumbang Pembayaran Utang ala Pak Zul

Pidato yang dibacakan Ketua MPR menyambut pidato kenegaraan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2018 sedikit memberikan kritikan terkait utang pada pemerintah.  Utang memang menjadi isu asyik,  selain subsidi sejak era reformasi. 

Namun Ketua MPR,  Zulkifli Hasan,  memiliki cara tersendiri dalam menyoroti pembayaran  utang yakni dengan membandingkannya dengan alokasi anggaran wajib diantaranya kesehatan dan dana desa.  

Anggaran wajib dewasa ini seperti kesehatan sudah terpenuhi 5 persen dari belanja negara, sedangkan dana desa memang secara bertahap akan  terpenuhi 10% dari transfer ke daerah.  

Nah yang menjadi pangkal masalah adalah penyebutan rasio antara pembayaran bunga utang dengan anggaran wajib tersebut yang menurut data Kemenkeu kurang tepat.  Hal ini disampaikan  langsung oleh Menteri Keuangan,  Sri Mulyani Indrawati dengan  mengoreksi angka rasio pembayaran utang dengan anggaran wajib tersebut.

Polemik ini berlanjut di media massa dengan kata sesat menyesatkan.  Namun  seolah tak berujung,  Ketua MPR kembali melontarkan pernyataan terkait rasio.  Kali ini angka pembayaran bunga utang ditambah dengan pembiayaan utang yang tentu saja semakin fantastis apabila dilawankan dengan anggaran wajib.  

Dari sini,  saya merasa ada yang ganjal dengan pernyataan Ketua lembaga tinggi negara ini. Karena ada hal yang mendasar yang berbeda antara konsep dasar berpikir Ketua MPR  dengan  dasar praktis keuangan negara.

Marilah kita buka pengetahuan dasar tentang APBN.  APBN secara mudah dibagi menjadi tiga,  pendapatan,  belanja negara, defisit anggaran (selisih pendapatan dan Belanja) ,  dan pembiayaan anggaran. Tiga komponen dimaksud sering disebut I account dimana pendapatan negara sebagai above the line,  sedangkan pembiayaan anggaran sebagai below the line sebagai lawan dari defisit.  

Pembiayaan sendiri memiliki dua sifat penerimaan pembiayaan (sering dilambangkan nominal positif) dan pengeluaran pembiayaan (sering dilambangkan nominal negatif) . 

Apabila kita melihat pernyataan Pak Zul pada link, konsep berpikir  Pak Zul adalah pembayaran utang adalah pembayaran bunga utang plus seluruh pembiayaan utang. Apakah ada yang salah? Mari kita lihat konsep I Account,  Pembayaran bunga utang berada pada sisi belanja negara,  sedangkan pembiayaan utang (lambang positif) berada di pembiayaan dengan netto pada penerimaan pembiayaan.  

Memang dalam pembiayaan utang ada cicilan pokok utang sebagai pengeluaran pembiayaan tapi masih kalah jauh dengan penerimaan pembiayaan.  Berpijak pada (1) dasar penyusunan APBN adalah berbasis kas,  artinya pencatatan berdasarkan kas diterima atau keluar, serta (2) pola APBN yang hanya satu tahun, tentu tidak pas untuk menyandingkan pembayaran utang dengan rumus pembayaran bunga utang plus seluruh pembiayaan utang,  mengingat pembiayaan utang akan dibayarkan pada tahun tahun berikutnya yang berupa dalam jangka pendek atau panjang.  

Akan lebih tepat apabila pembayaran utang didefinisikan pengeluaran pembiayaan minus pembiayaan investasi plus pembayaran bunga utang.  Tentu saja angkanya tidak sefantastis yang diungkapkan oleh Pak Zul.