Mohon tunggu...
Zakky Abdillah
Zakky Abdillah Mohon Tunggu... Zakky Abdillah - Pubilc Policy

Seorang awam pemerhati sosial masyarakat, kebijakan, dan pemerintahan

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi

Perbedaan Politik dan Administrasi Negara

12 April 2020   20:47 Diperbarui: 12 April 2020   21:15 233 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Perbedaan Politik dan Administrasi Negara
Politik Vs Administrasi Negara (dok. pribadi)

Sebelum kuliah S1 saya senantiasa memikirkan apa sumbangsih diriku ini bagi masyarakat, sehingga ingin sekali diri ini memiliki peranan yang sentral untuk bisa memberikan pemecahan-pemecahan bagi masalah-masalah yang ada di masyarakat dari berbagai sektor.

Maka dari itu selepas kuliah S1 saya ingin melanjutkan studi untuk memiliki keahlian dan wawasan terkait keinginan saya itu, lanjut S2 dalam hati kecil ini saya ingin mengambil ilmu politik di salah satu Universitas terkemuka di Surabaya.

Dalam asumsi saya sebelumnya sektor politik lah yang mampu merubah segalanya, bahkan saya mengibaratkan sektor politik seperti raja dari semua sektor yang berdasarkan keputusan politik itu maka semua sektor bakal ‘manut’, apapun keputusan politik maka sektor kesehatan, pendidikan, agama, budaya, ekonomi, militer, keamanan, dsb. harus nurut.

Di situ saya terbayang-bayang bagaimana saya ibarat mata air pegunungan yang mengalir bakal memberikan kebaikan pada seluruh sektor melalui sektor politik. Maka semakin bulat tekad saya setelah 2 pekan wisuda saya ingin mendaftar S2 program studi ilmu politik.

Tetapi semua itu ambyar ketika saya membaca artikel dari Woodrow Wilson, seorang presiden ke-28 Amerika Serikat, Ia memiliki konsep bagaimana politik dan administrasi negara itu perlu dipisahkan, ‘dikotomi’ singkatnya. Untuk menjelaskan secara mudah, Politik itu ibarat jalur hitam (jalan yang berkelok) dan Administrasi Negara itu ibarat jalur putih (jalan yang lurus).

Saya menyebut Politik sebagai jalur hitam dan berkelok karena di dalamnya pasti banyak sekali kepentingan politik dan kelompok yang ingin memuluskan kepentingan tertentu dengan mengajak kelompok lain (koalisi) atau tidak mencapai titik temu sehingga membentuk oposisi, yang semuanya itu untuk menggapai kekuasaan. 

Kekuasaan inilah sebagai titik utama yang dikejar di dalam politik, seperti jabatan Presiden, DPR, DPRD, Kepala Daerah, dsb. Sehingga dengan pertarungan kepentingan politik itu tak jarang solusi-solusi kebijakan yang efektif menyelesaikan masalah masyarakat tidak teradopsi dan terlaksana karena kepentingan-kepentingan itu, justru malah solusi yang populis, meningkatkan citra politisi, untuk kepentingan periode berikutnya, atau malah bagi-bagi proyek yang terimplementasi.

Makanya saya menyebut politik sebagai jalur hitam, apa-apa solusi kebijakan yang ‘suci’ justru terkontaminasi dengan kepentingan politik itu. 

Tapi meskipun begitu saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya politik karena memang Ia bagaikan medan pertarungan kepentingan di dalam sistem politik demokrasi kita dan masih punya hubungan dengan administrasi negara (birokrasi). Sehingga di jurusan/ prodi Ilmu Politik di beberapa Universitas dalam mata kuliah mengajarkan bagaimana sistem politik, pemilu, pemasaran politik, partai politik, pemikiran politik, politik kota dan desa, dsb.

Berbeda dengan administrasi negara sebagai jalur putih, birokasi kalau lebih mudahnya kita memahami. Ia adalah susunan struktur organisasi publik yang menangani masalah-masalah masyarakat/publik yang biasa kita sebut sebagai pelayanan publik, biasanya dalam bentuk direktorat jenderal, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, kepala dinas, dan beragam lainnya di daerah (juga biasa kita kenal dengan jabatan birokrat – kebalikan jabatan politik). 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN