Mohon tunggu...
Zainul Mubarok
Zainul Mubarok Mohon Tunggu... Freelancer

Pengagum jenaka di pantat truk

Selanjutnya

Tutup

Lingkungan Pilihan

Kabut Asap dan Minyak Sawit

23 September 2019   15:54 Diperbarui: 25 September 2019   02:22 332 4 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Kabut Asap dan Minyak Sawit
Foto: Beranda Perempuan Jambi

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi lagi. Kali ini, volumenya tidak kalah hebat dibandingkan apa yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Masyarakat enam provinsi di Pulau Sumatra dan Kalimantan adalah korban yang paling terkena dampak.

Tapi aneh, pernyataan kontroversial di banyak media oleh sebagian elit politik negeri ini justru menyakitkan hati, seakan-akan tidak menaruh simpati pada ribuan warga dan anak-anak yang sudah menjadi korban. Selain itu, narasi pemerintah dan pengusaha yang memiliki kepentingan dalam industri minyak sawit justru terlihat cenderung menyudutkan masyarakat sebagai pelakunya. Ini tidak adil dan tidak obyektif. Sebagai anak daerah yang akrab dan berulang kali menyaksikan langsung dampak serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tentu saja saya merasa risau. Karenanya, counter narasi yang menyudutkan seperti ini perlu digaungkan banyak orang. Jika tidak, maka masyarakat yang akan terus dipersalahkan.

Harus diakui, sejak dulu sebagian besar masyarakat pedesaan di negeri ini sudah terbiasa membuka hutan dan lahan gambut dengan cara membakar. Walaupun demikian, bencana kabut asap tidak pernah masif dan terjadi berulang-ulang seperti sekarang. Tradisi lokal (local wisdom) punya kearifan tersendiri tentang tata cara bagaimana menggunakan api ketika membuka hutan dan lahan gambut. Dengan kata lain, wilayah kelola masyarakat selalu terjaga dengan baik dari kebakaran hebat sampai hadirnya orang kaya dari luar dan perusahaan perkebunan yang melakukan usaha di wilayah mereka.

Banyaknya jumlah dan sebaran titik api (hotspot) yang terdeteksi melalui citra satelit tidak serta merta dapat dijadikan acuan untuk menyudutkan masyarakat sebagai pelaku utama karhutla. Sebab dalam banyak kasus, sekali pun karhutla terjadi dalam skala kecil akan tetap terdeteksi sebagai hotspot. Alasan tentang persentase sebaran titik api yang lebih banyak berada di luar konsesi, pun terkesan terlalu mengeneralisir untuk menuding masyarakat sebagai pelaku utama kebakaran itu.

Data Hospot periode 1 Juli - 20 Sept 2019 (Sumber: Nasa)
Data Hospot periode 1 Juli - 20 Sept 2019 (Sumber: Nasa)
Dengan sedikit kemampuan teknis penginderaan jauh atau remote sensing, seseorang dapat memanfaatkan citra satelit untuk melihat secara real time wilayah mana saja yang terbakar. Selanjutnya, hasil digitasi wilayah yang terbakar itu dapat dioverlay dengan peta konsesi. Dan dari hasil overlay ini akan terlihat kecendrungannya, apakah kebakaran terjadi di dalam dan sekitar konsesi, atau berada di perladangan dan pemukiman masyarakat. 

Jika karakteristik kebakaran terlihat simetris, terpola dan dalam jumlah luas, maka dapat dipastikan bahwa karhutla itu dilakukan oleh perusahaan atau setidak-tidaknya oleh "para cukong" yang memobilisasi warga desa untuk membuka lahan lewat cara membakar. Sebaliknya, jika kebakaran terlihat menyebar di banyak tempat, tidak terpola dan tidak dalam jumlah yang luas pada setiap titiknya, maka kecendrungan kebakaran dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya, bila ingin betul-betul memastikan bagaimana kejadiannya, tentu saja dibutuhkan ground check atau terjun langsung ke lapangan.

Tetapi, masalahnya adalah publik masih kesulitan untuk mendapatkan peta konsesi perkebunan yang valid dan terupdate. Pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN sepertinya masih enggan membuka semua peta konsesi yang valid kepada khalayak karena masih dianggap sebagai rahasia negara. Sikap seperti ini sebenarnya justru mengkonfirmasi argumentasi banyak pihak yang menganggap justru pemerintah sendiri tidak serius mengatasi masalah karhutlah ini, dus terkesan melindungi banyak perusahaan perkebunan yang sebagian di antaranya lalai dan bahkan terbukti melakukan karhutla.

Analisis sederhana cintra satelit berikut ini dapat menjadi contoh kebakaran yang terjadi di dalam dan sekitar konsesi perusahaan perkebunan, bahkan terjadi di buffer zone Taman Nasional Berbak-Sembilang di Provinsi Jambi. Perusahaan-perusahan perkebunan yang terbakar ini tidak hanya dimiliki oleh para pengusaha lokal, tapi juga dimiliki oleh perusahaan terbuka atau perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek Indonesia, Malaysia dan Singapura. Beberapa group perusahaan yang terbakar ini juga terdaftar sebagai anggota aktif dan penerima sertifikat berkelanjutan RSPO dan ISPO.

Sumber: SentinelHub, 18 dan 20 Sept 2019
Sumber: SentinelHub, 18 dan 20 Sept 2019
Pemerintah tidak perlu reaktif terhadap kritik banyak pihak, dan menganggap peta konsesi perkebunan (terutama peta IUP dan HGU) sebagai dokumen rahasia milik negara. Semakin pemerintah terbuka terhadap peta-peta konsesi itu, semakin banyak publik yang dapat memantau praktek ketidakpatuhan (non-compliance) perusahaan perkebunan. Dengan demikian, bukankah pemerintah akan semakin mudah dan punya posisi untuk menghukum dan memaksa perusahaan-perusahaan nakal yang lalai dan melakukan praktek karhutla itu.

Keterbukaan data dan informasi tentang daftar perusahaan perkebunan sawit berikut peta konsesinya dapat pula mempermudah banyak pihak melakukan penelusuran lebih lanjut. Website resmi perusahaan, laporan tahunan dan keuangan triwulan untuk perusahaan terbuka (listed company) dapat dijadikan acuan. Sementara untuk perusahaan-perusahaan tertutup, jika tidak memiliki informasi lengkap di website resminya, dokumen kepemilikan sahamnya dapat diketahui melalui akte notaris yang bisa dibeli secara online. Dari sini, publik akan dapat mengetahui siapa saja pemilik utama atau para pemegang saham akhir yang mengendalikan perusahaan-perusahaan yang terdeteksi melakukan kebakaran tadi. Kelak, sebagian di antara pengusaha-pengusaha itu justru tercatat memiliki hubungan dekat dengan para tokoh partai politik, penguasa atau bahkan kedua-duanya alias rangkap jabatan; penguasa dan sekaligus pengusaha.

Dengan melakukan penelusuran kepemilikan saham ini, kita akan terkejut bahwa sebenarnya triliunan uang hasil "minyak sawit kotor (leaked market)" itu tidak lari kemana-mana. Keuntungan minyak sawit akan tetap mengalir ke rekening segelintir konglomerat saja. Sebagian di antara para konglomerat itu justru tercatat sebagai pengemplang pajak yang menyimpan uang di negara surga pajak, seperti Cayman Islands, British Virgin Islands, Panama dan lainya. Kita tentu tidak rela jika segelintir orang menjadi semakin kaya dengan merusak lingkungan dan merampas hak hidup banyak orang dan kesehatan generasi alpha bukan?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x