Pola Pelayanan Publik Harus Bertransformasi dan Berorientasi Pada Landscape Digital

Sejalan dengan era digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0,  banyak negara telah menerapkan digitalisasi dalam pemerintahannya. Tujuannya untuk membangkitkan produktivitas dan efisiensi serta menghidupkan akuntabilitas mesin kelembagaan negara. 

"Pemerintah perlu membangun E-Goverment System di seluruh kelembagaan, membangun postur pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dari pusat hingga daerah hingga ujung terdepan pelayanan publik" kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Nrgara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin,  saat menjadi pembicara Seminar Nasional di Jakarta, Sabtu 26 Januari 2019.

Foto: Heriza

Kementerian PANRB sudah menyusun Perpres Nomor 95/2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) guna mewujudkan keterpaduan sistem pemerintahan dari pusat hingga ujung daerah terluar.  

Tentu tujuan akhirnya adalah untuk membuat pelayanan publik yang outstanding dimana pelayanan semakin mudah, cepat, murah, berkualitas dan mampu menyentuh harapan masyarakat.

Foto: Heriza

Dalam rangka pengembangan SPBE, Kemeterian PANRB melakukan kerjasama dengan pemerintah Korea selatan. Dampaknya, Indonesia termasuk kelompok negara peringkat atas dalam kategori E-Goverment Development Indeks berdasarkan survei yang dilakukan PBB di tahun 2018.

"Ini jembatan yang tepat untuk mengantakan transformasi digital pada pemerintahan untuk meningkatkan kecepatan dan akses pelayanan untuk masyarakat," ungkap Syafruddin. 

Foto: Heriza

Penerapan E-Goverment dapat mengarahkan pengembangan pelayanan dan pemerintahan berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat. Untuk itu diperlukan penguatan dan pembangunan ASN sebagai kunci yang membuka ruang perubahan bagi birokrasi profesional. 

"Inilah yang mendasari keyakinan kita bersama jika ASN adalah pilar penting negara, pondasi penting bagi pemerintahan," ucap Syafruddin.

Foto: Heriza

Pemerintah mulai menggeser fokus pembangunan dari infrastruktur kepada pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah ingin membangun Smart ASN yang mampu menguasai teknologi informasi.

Pemerintah saat ini sedang menyiapkan ASN yang semakin mumpuni, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Untuk itu selaku regulator, Kementerian PANRB melakukan rekrutmen ASN baik melalui CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak  (PPPK) dengan menjaga standar kuulitas, sehingga mampu memimpin terlaksananya tata kelola pemerintahan modern berbasis elektronik.(Sumber: Tim Media Pak Syaf)

ZT -Kemayoran, 26 Januari 2019